Dedi Mulyadi: Gen Z Tak Perlu Pesta Mewah, Prioritaskan Beli Rumah

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melontarkan pesan tegas kepada generasi muda, agar lebih rasional dalam merencanakan pernikahan. Ia menilai, tren pesta mewah justru kerap menjadi beban ekonomi di awal kehidupan rumah tangga.

Menurut Dedi, dana besar yang dihabiskan untuk resepsi seharusnya dialihkan menjadi aset jangka panjang, seperti rumah. Ia menegaskan, kebahagiaan tidak diukur dari kemegahan pesta, melainkan kesiapan finansial setelah menikah.

"Pesan saya, lebih baik uang buat pesta perkawinan dipakai beli rumah daripada jadi raja semalam besoknya sengsara," ujar Dedi di Balai Nusantara Hunian Warisan Bangsa, Purwakarta, Selasa malam (14/4/2026).

Sebagai langkah konkret, Dedi mengaku tengah menyiapkan surat edaran yang mendorong masyarakat untuk tidak memaksakan pesta jika kondisi keuangan belum memadai. Ia bahkan menyarankan agar akad pernikahan cukup dilakukan secara sederhana.

"Nanti gubernur ngeluarin surat edarannya adalah, bagi mereka yang tidak punya kemampuan keuangan yang cukup, kawin tidak usah pesta, cukup dikawin di KUA saja," ucapnya.

Ia menambahkan, kepemilikan rumah tidak harus dimulai dari hunian mahal. Program rumah bersubsidi dinilai menjadi solusi realistis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, selama dikelola dan dirawat dengan baik.

Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyiapkan berbagai skema dukungan, mulai dari bantuan perbaikan rumah tidak layak huni hingga akses pembiayaan yang lebih ringan.

"Ada bantuan untuk rumah tidak layak huni. Metodologinya, ada yang diusulkan melalui aspirasi DPR, ada juga yang rakyat bisa mengakses langsung melalui aplikasi khusus yang akan dibuat di Jabar," katanya.

Dedi juga membuka peluang pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan, yang memungkinkan masyarakat mengakses pembiayaan dengan bunga rendah, baik untuk rumah subsidi maupun hunian vertikal.

Sisi lain, ia mendorong pengembangan apartemen terjangkau di kawasan strategis seperti Bekasi, Depok, Bogor, dan Bandung. Kebijakan ini juga akan diperkuat dengan regulasi yang mewajibkan kawasan industri menyediakan hunian bagi pekerja.

"Ada apartemen di Bekasi, nanti ada di Depok, ada di Bogor, dan kami juga nanti bangun di Bandung ya. Nah, termasuk Pemprov Jabar, Pak Sekda siapin segera Peraturan Gubernurnya, setiap kawasan industri wajib untuk menyiapkan apartemen untuk karyawan," tandasnya.***