Dedi Mulyadi Tambah Rp4,8 Miliar untuk Hunian Korban Bencana Sukabumi

INILAHKORAN.ID - Gubernur Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil alih penanganan kebutuhan hunian bagi warga terdampak bencana di Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi.

Kepastian itu disampaikan Dedi setelah Pemprov Jabar sebelumnya telah menyalurkan bantuan senilai Rp6,09 miliar bagi korban bencana Sukabumi. Kini, pemerintah provinsi menyiapkan tambahan anggaran Rp4,8 miliar untuk membantu pembangunan rumah bagi 120 kepala keluarga (KK) terdampak.

Persoalan tersebut mencuat setelah warga Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, menyampaikan keluhan karena belum memperoleh kepastian bantuan hunian maupun biaya kontrakan sejak bencana melanda wilayah tersebut pada Desember 2024.

Dedi menegaskan, meski bencana terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh kebutuhan warga terdampak terselesaikan.

"Jadi gini, itu bencananya Desember tahun 2024. Kemudian pada saat itu, yang bencananya ketika saya memimpin kan langsung tertangani hampir semuanya," ujar Dedi di Kota Bandung, Senin (24/8/2026) malam.

Menurut Dedi, sejak dirinya memimpin Jawa Barat, berbagai bantuan telah disalurkan untuk korban bencana Sukabumi. bantuan tersebut mencakup pemberian uang biaya hidup, pembangunan rumah permanen, hingga fasilitas pendukung lainnya.

Salah satunya bantuan biaya hidup sebesar Rp10 juta per keluarga untuk 28 korban bencana, di Kecamatan Simpenan dengan total nilai Rp280 juta.

Pemprov Jabar juga membangun 20 unit rumah permanen berkonsep arsitektur Sunda, di Kecamatan Palabuhanratu dengan nilai sekitar Rp2,538 miliar, termasuk penyediaan lahan dan fasilitas penunjang.

Selain itu, 20 unit rumah bagi warga terdampak bencana juga dibangun di Kecamatan Nyalindung dengan anggaran sekitar Rp800 juta.

"Totalnya kan sudah diumumin tuh di media sosial saya lebih dari Rp6 miliar yang sudah kita serahkan melalui transfer rekeningnya masing-masing, bahkan sudah ada rumah-rumah yang korban bencana tertata dengan rapi," kata Dedi.

Dedi menjelaskan, persoalan warga Desa Cidadap yang mencuat ke publik merupakan kelompok yang sebelumnya diusulkan Pemerintah Kabupaten Sukabumi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, hingga kini bantuan tersebut belum terealisasi.

"Nah yang kemarin menyampaikan itu adalah yang diusulkan Bupati ke BNPB. Nah ternyata sampai sekarang belum ada realisasi, kan gitu loh," ungkapnya.

Lantaran belum ada kepastian realisasi bantuan tersebut, Pemprov Jabar memilih turun langsung untuk menyelesaikan persoalan warga dengan syarat Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyiapkan lahan pembangunan rumah.

"Karena mungkin sampai hari ini belum ada realisasinya maka akan segera kami tangani, dengan catatan pemerintah kabupatennya menyiapkan tanah," ucapnya.

Dedi menegaskan, kebutuhan hunian warga terdampak bencana di Kecamatan Simpenan tidak hanya menyangkut 46 KK yang sebelumnya menyampaikan keluhan. Berdasarkan pendataan, jumlah warga yang membutuhkan bantuan rumah mencapai 120 KK.

Dengan perhitungan bantuan pembangunan rumah sebesar Rp40 juta per keluarga, total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp4,8 miliar.

"Total kebutuhannya bukan 46, total kebutuhannya 120 kepala keluarga. Kalau bantuannya Rp40 juta maka diperlukan dana yang harus disiapkan oleh pemerintah provinsi sebesar Rp4,8 miliar," katanya.

Saat ini, Dedi menyebut Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menyiapkan lahan untuk pembangunan rumah bagi 46 KK. Sementara untuk warga terdampak lainnya, pemerintah daerah masih mencari lokasi lahan.

"Sudah tertanganinya Bupatinya tadi sudah lapor, sudah ada tanah yang untuk 46 orang kepala keluarga dibangunkan rumah, kami sudah oke," ujarnya.

Dedi meminta pemerintah provinsi dan kabupaten bergerak bersama, agar seluruh persoalan pascabencana dapat diselesaikan tanpa menunggu lebih lama.

"Untuk itu mari kita sama-sama bekerja sama untuk menyelesaikan seluruh problem masyarakat ini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyelesaikan seluruh problematika yang terjadi di masyarakat secara bersama dengan bupati dan wali kota," tuturnya.