Dedi Mulyadi Gerak Cepat Berbenah Internal Birokrasi Pemprov Jabar

INILAHKORAN.ID -Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bergerak cepat dalam bebernah internal birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Hal itu menyusul tingginya ekspektasi publik terhadap kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi. data terbaru menunjukkan adanya jurang kepuasan antara figur gubernur dan kinerja institusional Pemprov Jabar.

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Dedi Mulyadi mencapai 95,5 persen. Namun, kepuasan terhadap Pemprov Jawa Barat baru berada di angka 72,91 persen. Selisih signifikan ini menjadi alarm sekaligus pekerjaan rumah bagi birokrasi di bawah kendali Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman.

“Kami sedang berbenah dan melakukan perbaikan untuk mengimbangi strong leadership Pak Gubernur melalui birokrasi yang kuat dan akuntabel,” tutur Herman dikutip Senin 2 Maret 2026.

Guna mengejar ketertinggalan persepsi publik tersebut, Herman menggariskan enam fokus evaluasi strategis di lingkungan Pemprov Jawa Barat.

Pertama, kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Ia menekankan agar program yang disusun tidak normatif dan kaku, tetapi adaptif terhadap dinamika lapangan.

“Saya tekankan ke seluruh OPD agar tidak rasa maneh (cepat puas) ketika dapat apresiasi, itu harus jadi motivasi dan jangan lengah. Jadi yang dianggarkan harus mengikuti dinamika di lapangan, jangan normatif,” ucapnya.

Kedua, penguatan mandatory spending atau belanja wajib. Pemprov Jabar memastikan alokasi pendidikan minimal 20 persen dari total belanja APBD, kesehatan 10 persen, serta infrastruktur 10 persen dan sektor prioritas lainnya tetap terjaga.

“Soal mandatory spending kami cek kembali. Kami juga ingatkan ke teman-teman kabupaten dan kota agar konsen ke mandatory spending,” kata Herman.

Ketiga, transparansi anggaran. Pemprov Jabar membuka akses publik terhadap APBD melalui portal resmi. Bahkan, Dedi Mulyadi turut mengunggah informasi Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) melalui media sosialnya sebagai bentuk keterbukaan fiskal.

Keempat, percepatan penyerapan anggaran. Hingga 24 Februari 2026, realisasi pendapatan baru mencapai 13,80 persen dari total Rp30,1 triliun. Sementara realisasi belanja berada di angka 12,76 persen atau sekitar Rp3 triliun dari pagu Rp29,8 triliun.

“Kami pacu agar triwulan pertama atau April mendatang, bisa tembus 25 persen. Kami harus membelanjakan APBD agar ekonomi jalan, tidak menyimpan uang, Silpa harus minimalis,” ujarnya.

Untuk itu, Herman memberi peringatan tegas kepada sejumlah OPD yang lambat menginput Rencana Umum Pengadaan (RUP). Langkah ini dilakukan agar pembangunan tidak tersendat hanya karena hambatan administratif.

“Kami tegas, itu kan cara kami mengimbangi kepemimpinan Pak Gubernur. Jadi birokrasi juga harus kuat. Itu terkait penyerapan,” katanya.

Variabel kelima dan keenam menyangkut ketahanan fiskal serta akuntabilitas keuangan daerah. Herman menyebut tingkat kemandirian fiskal Jawa Barat saat ini berada di kisaran 63 persen, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp19 triliun dari total pendapatan Rp30,1 triliun.

Selain itu, Pemprov Jawa Barat berkomitmen mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai indikator tata kelola keuangan yang kredibel.

“Fiskal Jawa Barat itu berkisar 63 persen dari Rp30,1 triliun, pendapatan Rp19 triliun itu kan PAD. Lalu kami jaga opini WTP,” tegasnya.***