Dedi Mulyadi Menantang MUI Jabar Lebih Tegas Bela Lingkungan

INILAHKORAN.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan pesan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI), agar tidak sekadar hadir sebagai simbol moral, tetapi benar-benar menunjukkan keberpihakan nyata pada isu lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat kecil.

Menurut Dedi, MUI memiliki posisi strategis yang tak dimiliki institusi pemerintah. Dengan otoritas nilai keagamaan dan moral, MUI justru harus berdiri di garis terdepan untuk menjaga agar kekuasaan tidak melenceng dari amanat rakyat.

“Sehingga saya menganggap bahwa lembaga MUI lembaga sakral dimana saya tidak boleh ikut campur apapun urusan MUI dan MUI harus tetap senantiasa konsisten untuk menasihati pemerintah agar nasihatnya satu, nasihatnya agar pemerintah berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak boleh melanggar sumpah jabatan para pemimpin,” ujar Dedi usai melantik kepengurusan MUI Jabar di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa 27 Januari 2026.

Dia menegaskan, relasi antara pemerintah dan MUI harus dibangun dalam kerangka saling mengingatkan, bukan saling meniadakan. Ia bahkan membuka ruang agar MUI ikut terlibat aktif dalam agenda pengentasan persoalan sosial yang tengah dibenahi Pemprov Jabar, terutama melalui penguatan nilai-nilai syar’i di tengah masyarakat.

Sorotan paling tajam diarahkan Dedi pada persoalan lingkungan hidup yang dinilainya kerap luput dari perhatian moral keagamaan. Padahal, dampaknya sangat nyata: longsor, krisis air, hingga kerusakan ekosistem akibat pembalakan dan tata ruang yang serampangan.

“Saya katakan gini, makan babi ribut, makan daging anjing pasti ribut dan itu jelas haram. Tetapi yang nebangin pohon dianggap hal yang biasa yang itu menimbulkan problem, longsor, kehilangan sumber daya air,” ucapnya.

Tak berhenti di situ, Dedi juga membandingkan kepekaan publik terhadap isu upah buruh formal dengan nasib buruh sektor informal yang bekerja di kawasan perusakan hutan. Menurutnya, ketimpangan empati ini justru menjadi ironi besar.

“Dan saya tadi nyorotin juga. misalnya kalau upahnya tidak sesuai UMK, UMP tidak sesuai pasti ribut kan? UMSK tidak sesuai dengan harapan, pasti ramai. Pertanyaannya adalah, kuli-kuli yang kerja di sektor tanaman sayur yang merusak hutan itu Rp30 ribu itu. Bayangin loh, yang yang sudah Rp 3 juta kita terus-terusan melakukan tekanan, yang sudah Rp6 juta terus melakukan tekanan, tetapi yang membayar Rp30 ribu kita biarkan. Ada yang Rp27 ribu tanpa jaminan, enggak ada jaminan kesehatan. Padahal yang yang punya punya kebun-kebunnya rata-rata sudah haji. Dan kaya-kaya,” ungkapnya.

Dalam perspektif spiritual, kondisi tersebut dinilai Dedi bertentangan dengan nilai-nilai kenabian. Ia menyinggung ajaran Nabi Muhammad SAW yang secara tegas menolak praktik eksploitasi manusia.

“Tapi kan tidak punya spiritual kalau ngomong kenabian, Nabi itu membebaskan budak. Salah satu problem dari budak zaman Rasul itu adalah bekerja tidak dibayar,” katanya.

Pesan Dedi kepada MUI pun terang, keberpihakan pada rakyat kecil dan kelestarian lingkungan bukan sekadar isu teknis, melainkan persoalan moral dan keimanan yang menuntut sikap tegas.***