Dedi Mulyadi Pastikan Efisiensi Anggaran Jabar Lebih dari Rp5 Triliun

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, realokasi dari efisiensi APBD 2025 ini fix lebih dari Rp5 triliun.

Dedi Mulyadi Pastikan Efisiensi Anggaran Jabar Lebih dari Rp5 Triliun
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, realokasi dari efisiensi APBD 2025 ini fix lebih dari Rp5 triliun.

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, realokasi dari efisiensi APBD 2025 ini fix lebih dari Rp5 triliun.

Dimana realokasi yang dilakukan, untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan, sarana prasarana pendidikan hingga kesehatan.

"Realokasi pokoknya sudah fix, lebih dari Rp5 triliun," kata Dedi di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Rabu 19 Maret 2025.

Malam ini lanjut dia, akan ditandatangani peraturan gubernur (Pergub) terkait pergeseran untuk realokasi anggaran dari APBD 2025.

"Malam ini saya tandatangan," ucapnya.

Sebelumnya Dedi menyampaikan, dari hasil sejumlah simulasi yang dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), mampu terkoreksi Rp5,4 triliun.

Dia melanjutkan, lini yang akan mendapatkan realokasi anggaran telah dipaparkan. Prioritas utama adalah revitalisasi infrastruktur jalan milik Pemprov Jabar.

"Kemudian kedua pembangunan ruang kelas baru, pembangunan sekolah baru, pembangunan puskesmas rawat inap, pembangunan rumah rakyat miskin, pembangunan jaringan listrik, untuk masyarakat yang belum teraliri listrik, jaringan air bersih, beasiswa dan banyak lagi kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya yang barangkali angka-angkanya memang fantastis," paparnya.

Anggaran yang sebelumnya sedikit kata dia, akan dikatrol sesuai kebutuhan, dengan harapan pembangunan infrastruktur segera terealisasi.

"Misalnya PJU, ya mungkin sekitar paling sekitar Rp40 miliar hari ini, menjadi Rp600 miliar. Jadi perubahannya bisa mencapai 1000 persen dari belanja sebelumnya," kata dia.

Nanti semua rencana ini imbuh KDM, akan diperkokoh dengan Pergub dan DPRD mengetahui, sesuai fungsi mereka dalam melakukan pengawasan.

"Sebenarnya sifatnya kami ke DPRD itu memberitahukan. Tetapi kami menjaga hubungan kemitraan yang baik, sehingga kami menyampaikan hari ini. Kemudian meminta saran dan pendapat termasuk minta usulan-usulan di daerah pemilihannya," imbuhnya.

KDM optimistis, janji politiknya pada kontestasi Pilkada Jabar 2024 lalu, dapat terealisasi selama dua tahun kepemimpinannya.

Sehingga kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakannya dapat terealisasi, setidaknya dalam jangka waktu dua tahun ke depan.

"Justru dengan realokasi ini sesungguhnya sudah bisa, kalau saya sampaikan visi misi saya sudah terjemahkan lewat APBD ini sudah 70 persen. Jadi tahun depan itu tinggal 100 persen. Saya targetkan, seluruh janji politik saya itu tercapai dalam waktu dua tahun 2025 (dan) 2026," tandasnya.

Sementara pada Minggu 16 Maret 2025 kemarin, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat melakukan finalisasi terhadap pergeseran, realokasi dari efisiensi anggaran di Kantor Bappeda Jabar, Kota Bandung.

Ketua TAPD Jabar Herman Suryatman, kesepemahaman ini akan ditetapkan dan mulai dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD).

"Penetapan pergeseran 19 Maret. (Pertemuan ini) Konsolidasi TAPD, agar kebijakan Pak Gubernur di breakdown dan kami meminta semua kepala OPD di Jabar harus cek ricek, sesuai visi misi kepala daerah," kata Herman.

Dalam finalisasi realokasi ini, proyek fisik atau infrastruktur jadi prioritas. Mulai dari sektor pendidikan dengan pembangunan ruang kelas dan sekolah baru, perbaikan jalan, elektrifikasi rumah, kesehatan, perumahan lewat program rumah tidak layak huni (Rutilahu), hingga revitalisasi sungai.

"Tahun ini tahun infrastruktur. Jawa Barat banyak ketinggalan. Mudah-mudahan berdampak pada empat variabel tadi, government spending bisa diakselerasi, tingkat konsumsi bisa naik, investasi berkembang, mudah-mudahan bisa memantik ekspor impor juga," kata dia.

Disinggung soal nilai yang berhasil terkoreksi untuk direalokasi, Herman enggan memaparkan lebih jauh. Dia mengatakan, angka yang didapat telah stabil dan besar kemungkinan tidak akan ada perubahan lagi.

"Ini proses ngerautan. Nanti ada input di SIPPD. Secara prinsip sudah mulai stabil. Finishing. Lain-lain (angka) yang prinsip ke Pak Gubernur (Dedi Mulyadi)," tandasnya.***


Editor : JakaPermana