Dedi Mulyadi Pastikan Pendidikan Karakter Panca Waluya Jalan Terus, Bahkan Telah Libatkan 600 Psikolog

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan, pendidikan karakter Panca Waluya akan jalan terus.

Sebab menurutnya, efektivitas program tersebut telah terlihat dari pelaksanaan yang dilakukan pada gelombang pertama lalu, dimana melibatkan 273 siswa di Dodik Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Adanya rekomendasi dari sejumlah pihak yang menginginkan program pendidikan karakter ini untuk dihentikan, dikatakan Dedi tidak akan menyurutkan langkahnya.

"Kemudian ada yang merekomendasikan menghentikan. Saya tidak akan menghentikan, akan terus melaksanakan karena itu efektif. Efektifnya bisa dilihat dari hasil pelaksanannya kemarin. Terlihat oleh mata, terbuka, kemudian disiarkan secara luas. Artinya, kalau bicara keterbukaan orang hasilnya kita lihatin," ujar Dedi di Kota Bandung baru-baru ini.

Soal evaluasi, dia menyebut akan melakukan apa yang kurang, supaya program pendidikan karakter Panca Waluya semakin paripurna.

"Evaluasinya kekurangannya aja. Misalnya kekurangan bantal, kita evaluasi. Aspek akademisnya apa yang menjadi kekurangan," ucapnya.

Bahkan sejauh ini klaim Dedi, pihaknya juga sudah melibatkan 600 orang psikolog untuk memantau pelaksanaan program tersebut.

"Tenaga psikologinya kita ditambah. Sekarang kita melibatkan 600 psikolog yang akan mendampingi," kata dia.

Mengenai anggaran Rp6 miliar yang telah disediakan melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, dia menyebut baru akan efektif untuk gelombang selanjutnya.

"Bukan untuk yang kemarin. Nanti ada kesinambungan. Bukan untuk kemarin. Ada angkatan berikutnya," ujarnya.

Soal pendidikan karakter untuk siswa SD dan SMP, mengingat baru-baru ini terjadi tawuran heboh di Kota Depok yang melibatkan puluhan anak SD. Dedi menyebut, hal tersebut menjadi kewenangan kabupaten/kota untuk melaksanakannya.

Tapi yang jelas, pendidikan karakter ini kata dia harus dilakukan, untuk membina anak bermasalah di Jawa Barat.

"Kemudian keduanya harus berjalan. Pengelolaan pendidikan kebangsaan itu ada dua. Ada yang SMK, SMK sejenisnya itu menjadi kewajiban pemerintah provinsi. Ada yang SMP, SD di Depok itu jadi kewajiban kabupaten/kota," tandasnya. ***