Dedi Mulyadi Satukan ASN Jabar Hadapi Krisis APBD 2026

INILAHKORAN, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumpulkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jabar dalam forum besar Pembinaan Kepegawaian bertajuk Abdi Nagri Menyulam Hari 2025 di Sabuga, Kota Bandung, Kamis 2 Oktober 2025.

Pertemuan itu menjadi arahan perdana Dedi sejak delapan bulan menjabat Gubernur. Agenda ini digelar bukan sekadar konsolidasi birokrasi, melainkan langkah strategis menyatukan visi menghadapi menurunnya volume APBD Jabar 2026, menyusul berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp2,458 triliun.

“Kita ngumpulin seluruh pegawai Pemda Jabar, kita menyampaikan apa yang sudah dilaksanakan pada tahun ini, sampai bulan Oktober dan apa yang akan dilaksanakan pada tahun depan,” ujar Dedi.

Dedi menegaskan, penurunan APBD bukan sekadar soal angka, melainkan tantangan yang bisa memengaruhi tata kelola keuangan daerah dan sistem kepegawaian. Karena itu, dirinya menekankan pentingnya menjaga soliditas, agar ASN tetap mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di tengah keterbatasan.

“Kita menyampaikan beberapa kemungkinan yang akan terjadi, mengenai pengelolaan keuangan yang akan berdampak pada sistem pengelolaan kepegawaian dan semuanya kelihatannya memiliki visi yang sama, semangat yang sama,” ucapnya.

Lebih dari itu, Dedi juga mendorong ASN membangun solidaritas sosial. Ia mengajak agar ASN menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk memperkuat pos pelayanan masyarakat, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan, yang disebar mulai dari OPD, sekolah, dinas, kabupaten hingga desa.

“Tadi kan ada uang yang dikumpulkan, yang nanti di setiap OPD, setiap sekolah, di setiap dinas, kabupaten, sampai desa. Ada pos pelayanan masyarakat, pengaduan masyarakat untuk menyelesaikan problem sosial mereka, yang utama yaitu problem sosial layanan kesehatan dan problem sosial layanan pendidikan,” jelasnya.

Melalui langkah ini, Dedi ingin memastikan birokrasi Jawa Barat tidak sekadar bertahan dalam kondisi fiskal yang sulit, tetapi juga bergerak lebih humanis, menjadikan solidaritas ASN sebagai kekuatan tambahan dalam menjaga mutu pelayanan publik.***