Dedi Mulyadi Tegaskan Tidak Terima Tunjangan Apapun, Selain Gaji dan Honor Perjalanan Dinas
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, dirinya tidak menerima tunjangan apapun selain gaji bulanan dan honor perjalanan dinas.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, dirinya tidak menerima tunjangan apapun selain gaji bulanan dan honor perjalanan dinas.
Dedi mengatakan, dia tidak memiliki tunjangan rumah dinas. Dirinya hanya menerima gaji per bulan sekitar Rp8 juta dan honor biaya perjalanan dinas Rp400 ribu per hari. Namun akhirnya dia meminta anggaran perjalanan dinas menjadi Rp100 juta untuk satu tahun.
"Jadi enggak ada tunjangan rumah dinas, enggak ada. Saya ini hanya mendapatkan Rp8,1 juta, gaji yang saya terima. Di luar itu, saya dapat biaya perjalanan dinas Rp400 ribu sehari dan saya setahun saya hanya (minta) Rp100 juta aja, enggak mau banyak-banyak," kata Dedi di Kota Bandung, Selasa 16 September 2025.
Demikian pula anggaran untuk pakaian dinas, dimana diakuinya dirinya tak ambil. Sedangkan untuk dana operasional Rp28,8 miliar per tahun, kata dia, itu ditujukan sepenuhnya untuk membantu masyarakat Jabar.
"Saya enggak ngambil untuk pribadi saya. Jadi saya misalnya ada jembatan gantung, jembatan gantung (ambruk) di Sukabumi kan itulah enggak ada APBD-nya. Ya sudah, saya support. Bikinkan," ucapnya.
Selain itu, anggaran dana operasional ini juga digunakan untuk melayani masyarakat yang mengadu ke Lembur Pakuan Subang.
"Tiap hari yang ngantri mau berobat. Ini pagi ini saja sudah 10 orang. Mau ke rumah sakit, tapi enggak punya biaya untuk operasional di rumah sakitnya. Nah, itu menggunakan dana operasional dan dana pribadi saya dari pendapatan saya secara personal," kata dia.
Demikian pula mengenai anggaran pemenuhan rumah tangga kepala daerah yang sempat dipersoalkan, dimana kata Dedi jumlahnya sudah berkurang dari Rp14 miliar menjadi sekitar Rp13 miliar.
Peruntukannya untuk pemeliharaan bangunan lima kantor wilayah, yakni di Kota Bandung, Garut, Cirebon dan Bogor.
"Bisa dilihat, dulu kantor gubernur lima wilayah ini dulu bagaimana, sekarang bagaimana. Sudah rapi tertata. Kedua, tenaga kebersihan, satpam. Ketiga ada tamu yang datang ke Gedung Pakuan, untuk makannya, untuk minumnya. Terus bayar listrik, bayar air, pemeliharaan. Itu seseper pun enggak berima. Jadi enggak ada itu tunjangan rumah tinggal gubernur, enggak ada," tegasnya.
Editor : Doni Ramdhani

