Dedi Mulyadi Usul Sistem Upah Menjadi Terpusat

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, adanya upah minimum kota/kabupaten (UMK) di daerah selalu menjadi masalah.

Sebabnya kata dia, adanya disparitas nilai upah antar kabupaten/kota. Misalnya Kabupaten Sumedang, yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung maupun Subang.

Nilai upah diantara ketiga daerah tersebut memiliki disparitas signifikan. Padahal pabriknya berdekatan.

"Nah, saya tadi ada gagasan disampaikan ke forum APINDO, mudah-mudahan dan di depan Menteri Ketenagakerjaan, bagaimana kalau ke depan upah itu terpusat. Berlaku sama di Indonesia," ujar Dedi di Kota Bandung, Selasa 5 Agustus 2025.

Tujuannya kata dia, supaya pabrik tidak berpindah-pindah, mencari daerah yang menetapkan upah rendah. 

"Jadi tidak lagi nanti industri itu gini. Karawang lari ke Indramayu, karena UMK-nya rendah. Nanti Indramayu naik lagi, lari lagi ke Jawa Tengah," ucapnya.

Dia meyakini, bila standar upah sama, menyesuaikan dengan masing-masing sektor, maka iklim dunia industri dan Buruh akan kondusif.

"Menurut saya, kalau berbasis sektoral, maka di setiap daerah sektornya sama. Pertambangan semua daerah sama. Energi semua daerah sama, kemudian makanan minuman semua daerah sama dan ini akan membuat iklim dunia industri dan perburuhan di kita kondusif," tandasnya.***