Dedi Rancang Beasiswa Anak

INILAH, Bandung - Pesta pernikahan seharusnya menjadi awal kebahagiaan sebuah keluarga. Namun, bagi sebagian orang, keinginan menggelar pesta meriah justru bisa menjadi awal beban finansial ketika biaya yang dikeluarkan tak sebanding dengan kemampuan ekonomi.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menemukan gambaran itu saat menyambangi sebuah acara pernikahan di Majalengka. Ketika bertanya tentang modal penyelenggaraan pesta, dia mendapat jawaban bahwa biaya tersebut berasal dari pinjaman sebesar Rp25 juta.

Cerita itu membuat Dedi menyoroti kebiasaan berutang demi gengsi. Di tengah tuntutan sosial untuk tampil meriah dan mendapat pengakuan, sebagian masyarakat berisiko mengorbankan kestabilan keuangan keluarga hanya untuk memenuhi keinginan sesaat.“Saya pergi ke Majalengka, ada orang kawinan saya mampir. Saya pasti nanya, karena saya mah pemimpin lembur. Saya nanya, modal kawin di mana? Dijawab minjem p25 juta. Bayangin. Nyicil kumaha isukan,” ujar Dedi.

Bagi Dedi, kebiasaan kajeun tekor asal kesohor atau tidak masalah merugi asalkan dikenal orang perlu diubah. Pengeluaran, termasuk untuk acara keluarga, semestinya disesuaikan dengan kemampuan finansial agar tidak menjadi beban setelah kegiatan selesai.

Pesan itu disampaikan Dedi dalam kegiatan FinExpo 2026 di Trans Studio Mall (TSM) Bandung, Kamis (29/10). Dalam acara bertema inklusi keuangan cerdas menuju Indonesia Emas tersebut, dia mengingatkan masyarakat agar tidak terjerat pinjaman online (pinjol) maupun judi online (judol).

“Apa pesan saya adalah seluruh warga Jabar, agar Jabar tidak menjadi ranking pertama pinjol di Indonesia. Tidak jadi ranking pertama judol di Indonesia. Ya caranya satu, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, cerdaslah dalam melakukan keuangan,” katanya.

Menurut Dedi, persoalan keuangan keluarga tidak semata-mata berkaitan dengan besarnya pendapatan. Cara mengelola uang, menentukan prioritas, dan menahan keinginan yang melampaui kemampuan juga berperan penting dalam menjaga ketahanan ekonomi rumah tangga.

Namun, persoalan tak berhenti pada gaya hidup. Beban pendidikan dan kesehatan juga dapat membuat keluarga kesulitan mempertahankan kondisi keuangan, bahkan memaksa mereka mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Dedi menilai, masyarakat perlu mendapat perlindungan agar biaya pendidikan dan pengobatan tidak menghabiskan aset yang dikumpulkan selama bertahun-tahun. Pemerintah, menurutnya, memiliki tanggung jawab untuk membantu mengurangi beban tersebut.

Salah satu rencana yang tengah dirumuskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah pemberian beasiswa bagi 1.000 anak dari keluarga kurang mampu. Dedi bahkan bercita-cita agar para penerima beasiswa itu dapat melanjutkan pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB).

“Saya sudah akan menyiapkan lagi sekarang seribu anak Jawa Barat. Saya ingin, saya cita-cita nih. Lagi-lagi saya rumusin, ingin semuanya sekolah di ITB. Dan itu orang-orang miskin. Saya lagi nyiapin konsepnya,” ucapnya.

Rencana beasiswa tersebut masih dalam tahap perumusan. Mekanisme seleksi penerima dan skema pembiayaannya belum dirinci lebih lanjut.

Selain pendidikan, Pemprov Jabar merencanakan program asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja bagi 5,4 juta warga pada 2027. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat menghadapi risiko biaya pengobatan maupun kecelakaan kerja tanpa harus menanggung seluruh pengeluaran secara mandiri.

Meski demikian, pelaksanaannya masih bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Dedi berharap kondisi fiskal Jawa Barat membaik sehingga rencana perlindungan bagi jutaan warga itu dapat direalisasikan.

“Tahun 2027, moga ada rezekinya. Moga kita tidak defisit lagi. 5,4 juta rakyat Jawa Barat, itu mendapat asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kesehatan. 5,4 juta,” ujarnya.

Dedi menegaskan, perlindungan terhadap pendidikan dan kesehatan merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara. Masyarakat yang sakit tidak semestinya kehilangan seluruh hasil kerja selama puluhan tahun hanya untuk membayar biaya rumah sakit.

Begitu pula dengan pendidikan. Keluarga seharusnya tidak sampai menjual sawah atau aset produktif lainnya demi memastikan anak-anak mereka tetap bisa bersekolah.

“Tugas negara itu cuma satu. Cuma dua. Satu, lindungi rakyat ketika sakit, jangan sampai dia habis hasil usaha puluhan tahunnya untuk bayar rumah sakit. Dua, lindungi rakyat dari pendidikan anak-anaknya. Jangan sampai untuk nyekolahin anaknya, dia harus jual sawah, jual kembar. Itu tugas negara,” tuturnya.

Dia meminta gubernur, bupati, dan wali kota memberikan perhatian serius terhadap akses pendidikan serta layanan kesehatan. Menurutnya, perlindungan terhadap dua kebutuhan dasar tersebut menjadi salah satu upaya menjaga kestabilan ekonomi keluarga.

(yuliantono/gin)