Dedie A Rachim Minta PAD Kota Bogor Digenjot dengan Permudah Pelayanan Perizinan Usaha

INILAHKORAN, Bogor - Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menitipkan agar jajaran Pemkot Bogor mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan pengusaha yang ingin membuka usaha di Kota Bogor. Hal itu dilakukan agar bisa meningkatkan PAD setempat.

Dedie A Rachim mengatakan hal itu dalam Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Optimalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Perumusan Perwali Pajak Daerah  dan Retribusi Daerah (PDRD) Kota Bogor di D'Anaya Hotel, Kecamatan Bogor Timur, Kamis 7 Desember 2023.

Dedie A Rachim menuturkan, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bisa melihat potensi yang ada untuk Kota Bogor. Sebab, Kota Bogor tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) sehingga PAD berasal dari sektor pajak. Untuk itu, apabila ada potensi harus segera ditindaklanjuti.

"Karena itu, Kota Bogor harus ramah perihal pelayanan dan pengurus izin tentunya. Terutama izin berusaha, karena sumber PAD Kota Bogor dari pajak usaha dan sebagainya," kata Dedie.

Dia memaparkan, dirinya menitipkan pesan agar permudah pengurusan izin bagi yang ingin berusaha di Kota Bogor. Jangan sampai terjadi seperti kasus Mie Gacoan, yang pengurusannya lama dan akhir buka dahulu.

"Ya, jangan sampai nanti mendingan minta maaf dibandingkan meminta izin. Jangan sampai pengurusan izin cukup lama dan  akhirnya buka dahulu mereka. Tujuannya juga bagus, yaitu membuka lapangan kerja," paparnya.

"Jadi bapak-bapak Aparatut Sipil Negara (ASN) ini adalah orang-orang terpilih, maka dari itu pesan saya itu tadi. Karena masyarakat masih banyak yang membutuhkan pekerjaan dan Pemkot Bogor butuh untuk PAD," tambah Dedie.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Hanafi menuturkan pemerintahan daerah ketika menyusun APBD sudah dengan target pendapatan. Pendapatan itu diberikan langsung ke belanja, dari rincian pendapatan itu PAD kurang lebih hanya 45 persen dari pendapatan.

"Artinya masih lebih banyak dana transfer atau bagi hasil dari pemerintah pusat kepada kami. Nah, PAD yang sudah kami tetapkan itu terdiri dari pajak dan retribusi. Harapan kami SKPD yang incomer, jeli bisa melihat potensi pendapatan baik dari retribusi maupun pajak. Sehingga dirumuskan menjadi perencanaan pendapatan," ujar Hanafi.*** (rizki mauludi)