Delapan Organisasi Sekolah Swasta di Jawa Barat Ajukan Gugatan Terhadap Kebijakan Gubernur ke PTUN Bandung

INILAHKORAN, Bandung - Tahapan gugatan yang diajukan delapan organisasi sekolah swasta jenjang SMA di Jawa Barat terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat terkait petunjuk teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah melalui penambahan rombongan belajar (Rombel) telah memasuki tahap pemeriksaan persiapan berkas di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Tim hukum dari delapan organisasi sekolah swasta penggugat yang tergabung dalam Kongres Advokat Indonesia, Alex Edward menjelaskan bahwa dalam agenda sidang pemeriksaan berkas gugatan kali ini, pihaknya menerima sejumlah nasihat dari majelis hakim. Sidang selanjutnya dijadwalkan pada 14 Agustus 2025, sesuai dengan keputusan majelis hakim.

"Jadi pihak tergugat juga hadir, ada tiga orang perwakilan dari pihak Gubernur yang membawa surat perintah dan surat kuasa. Namun, terdapat sedikit catatan terkait administrasi surat kuasa yang akan diperbaiki oleh pihak tergugat atas arahan majelis," ujar Alex usai persidangan di PTUN Bandung, Kamis 7 Agustus 2025.

Gugatan ini dilayangkan terkait Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 tertanggal 26 Juni 2025 tentang petunjuk teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah melalui penambahan rombongan belajar (Rombel).

"Kami meminta agar keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dan kemudian dicabut oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat. Itu adalah tujuan utama gugatan kami," tegas Alex.

Menurut Alex, kebijakan tersebut dinilai merugikan berbagai pihak, termasuk guru yang diwajibkan mengajar minimal 25 jam dalam satu minggu. Delapan organisasi sekolah swasta berpendapat bahwa kebijakan ini secara tidak langsung mengurangi jam pelajaran bagi guru yang telah memiliki sertifikasi.

"Berkurangnya kebutuhan guru baru pada tahun ajaran 2025-2026 juga berdampak pada pemanfaatan sarana dan prasarana di sekolah-sekolah penggugat. Jika kebijakan ini terus berlaku hingga tiga tahun ke depan, dikhawatirkan dapat merugikan keberlangsungan sekolah-sekolah swasta," papar Alex.

Sebelumnya, delapan organisasi sekolah swasta jenjang SMA secara resmi melayangkan gugatan terhadap kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi terkait penambahan rombongan belajar ini pada Rabu 6 Agustus 2025.