Di Balik Sirine Damkar, Terima Laporan "Nyeleneh" hingga Diminta Menagih Utang

INILAHKORAN.ID – Tugas utama Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan (Damkar) Kota Cimahi memang menangani kebakaran dan evakuasi darurat.

Namun, di lapangan petugas sering kali harus menghadapi beragam panggilan yang jauh dari bayangan umum, mulai dari permintaan bantuan yang dianggap sepele hingga panggilan iseng yang justru mengganggu kinerja.

Kepala Bidang Pemadam kebakaran dan penyelamatan Dinas Damkar Kota Cimahi, Achmad Suparlan mengakui fenomena ini kerap terjadi. Tak jarang, tim harus turun tangan untuk masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan sendiri oleh masyarakat.

"Yang sering terjadi, misalnya orang bertamu, kuncinya ketinggalan di dalam dan minta dibukakan. Bukan kunci rumah sih, malah yang paling banyak kunci mobil. Terbaru juga ada yang kunci motornya jatuh ke selokan terus minta tolong diambil," kata Achmad, Jumat (10/4/2026).

Ironisnya, laporan-laporan non darurat tersebut sering kali masuk justru saat petugas tengah fokus menangani insiden yang jauh lebih krusial. Alih-alih mengerti, ada pula warga yang memaksa dilayani hingga mengancam akan melapor ke pihak berwenang.

"Kita lagi ada penanganan yang lebih urgent, eh (pelapor) malah marah-marah, bilang mau lapor ke Presiden. Padahal kuncinya jatuh ke selokan, tinggal ambil sendiri kok harus minta Damkar," ujarnya.

Menurutnya, situasi ini mencerminkan masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai batasan tugas dan wewenang petugas. Padahal, layanan Damkar dikenal sangat responsif dan tidak berbelit-belit, cukup dengan berbagi lokasi dan dokumentasi, tim segera bergerak. Karakter inilah yang sering kali disalahartikan sebagai layanan "serba bisa".

"Damkar itu tidak pernah nanya banyak syarat, cuma assesment, foto, WA, shareloc, sudah berangkat. Apalagi soal kebakaran atau penanganan hewan. Tapi karena gampang dihubungi, banyak yang menganggap kita bisa menangani apa saja," jelasnya.

Tak cuma itu, di tengah berbagai gangguan tersebut, Damkar sebenarnya terikat aturan sangat ketat terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk kasus kebakaran, waktu respons maksimal yang diizinkan hanyalah 15 menit dihitung sejak laporan masuk hingga petugas mulai memadamkan api (memasang nosel).

"Itu nggak boleh lebih dari 15 menit. Kalau lebih, walaupun lokasinya jauh, kita dianggap tidak bekerja dan rating kinerjanya jadi hitam. Aturan ini berlaku nasional satu Indonesia," tegasnya.

Oleh karena itu, pembangunan pos pemadam di tiap kecamatan atau kelurahan menjadi wajib agar target waktu tersebut bisa terpenuhi.

"Gangguan berupa panggilan sepele tentu sangat berisiko menghambat capaian target vital ini," ujarnya.

Selain tekanan teknis, petugas juga dituntut memiliki pendekatan humanis, bahkan saat menangani hewan.

"Saat evakuasi kucing atau anjing, kita tidak bisa seenaknya. Kalau sampai hewannya kenapa-napa, pemiliknya bisa marah besar. Jadi kita harus punya sisi penyayang juga," imbuhnya.

Tantangan lain yang tak kalah menguras emosi adalah adanya panggilan prank atau iseng. Mulai dari pertanyaan receh seperti "Damkar bisa mademin api nggak?" hingga permintaan yang sama sekali di luar nalar.

"Banyak juga yang main-main. Bahkan ada yang aneh-aneh, sampai ada yang telepon cuma buat suruh Damkar nagih utang. Itu semua jadi risiko dan tantangan tersendiri bagi kami," pungkasnya. ***