Dikritik Soal Larangan Sekolah Gelar Wisuda, Gubernur Dedi Mulyadi Enggan Beban Orang Tua Bertambah

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memiliki alasan tersendiri, melarang sekolah untuk menggelar wisuda.

Alasan utamanya, Gubernur Dedi enggan ada beban orangtua yang bertambah karena terpaksa mengeluarkan biaya lagi supaya anaknya bisa ikut wisuda di sekolah.

Meski mendapatkan kritik dari salah satu siswa SMAN 1 Cikarang Utara tentang larangan ini, dia tetap berpegang teguh pada pendiriannya.

"Sudah dijelaskan, TK, SD, SMP, SMA tidak boleh ada wisuda, sudah kenaikan kelas. Ada perpisahan, selenggarakan secara sederhana di sekolah," kata Dedi di Kota Bandung, Senin 28 April 2025.

Dia menilai, cukup memaksimalkan potensi yang ada di sekolah untuk perpisahan, supaya tidak membebani orangtua.

"Anak-anak bisa main teater, bisa main musik. Kan ada pendidikan seni di sekolahnya, kan bisa ditonton oleh mereka. Tidak usah lagi panggil band yang 200 juta ke sekolah. Nanti korbannya, orangtuanya pinjam ke bank emok. Itu kan yang terjadi," ucapnya.

Soal keberanian siswa yang mengkritiknya, Dedi mengaku tetap berprasangka baik. Menurutnya, apa yang dilakukan anak tersebut berani, karena mau mengemukakan pendapatnya kepada gubernur.

"Tetapi tugas gubernur adalah mengarahkan, agar argumentasinya memiliki dasar hukum yang kuat," kata dia.

Dia menilai, mungkin saja orangtua siswa tersebut mampu untuk menyertakan anaknya ikut wisuda. Tetapi juga harus dipertimbangkan orangtua siswa lainnya, yang belum tentu mampu menyediakan biaya tambahan.

"Pendapatnya bukan hanya dirinya sendiri. Orangtuanya boleh wisuda, orangtuanya boleh perpisahan (biaya) cuma Rp1 juta doang. Itu bagi keluarga mereka. Tapi keluarga yang lain (mungkin) itu sangat berat," tandasnya.***