Disambangi MKD DPR RI, Ketua DPRD Jabar Harap Jadi Momentum Perbaikan

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI baru-baru ini menyambangi DPRD Jabar, dalam rangka sosialisasi fungsi tugas dan wewenang, imunitas wakil rakyat dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus pimpinan serta anggota legislatif.

Disambangi MKD DPR RI, Ketua DPRD Jabar Harap Jadi Momentum Perbaikan
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI baru-baru ini menyambangi DPRD Jabar, dalam rangka sosialisasi fungsi tugas dan wewenang, imunitas wakil rakyat dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus pimpinan serta anggota legislatif./istimewa

INILAHKORAN, Bandung – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI baru-baru ini menyambangi DPRD Jabar, dalam rangka sosialisasi fungsi tugas dan wewenang, imunitas wakil rakyat dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus pimpinan serta anggota legislatif.

Menanggapi kunjungan ini, Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat berharap dapat menjadi momentum perbaikan dalam kedisiplinan, moral, kode etik dan tata tertib guna menjaga kehormatan, martabat, citra serta kredibilitas parlemen selaku wakil rakyat. Menurutnya, kedatangan tamu penting dari parlemen nasional tersebut dapat memberi warna baru untuk memperbaiki kinerja legislator Jabar saat ini.

“Semoga upaya untuk menjaga marwah serta kehormatan para wakil rakyat, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota senantiasa terbangun demi terciptanya lembaga demokrasi yang sehat dan negara demokrasi yang berdaya menuju masyarakat yang adil dan makmur,” ujarnya.

Baca Juga : Kendalikan Inflasi, Disperindag Jabar Siapkan Empat Langkah Strategis 

Sedang Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Jabar Herry Darmawan mengatakan, kunjungan ini membuat pihaknya merasa diperhatikan. Dia pun mengapresiasi dan berjanji, akan membantu MKD DPR RI dalam percepatan sosialisasi pada tingkat daerah.

“Terimakasih dan luar biasa, MKD RI mau turun kebawah. Sehingga kita merasa punya induk kakak atau bapak. Terimakasih apa yang tadi telah disampaikan, sangat mengena apalagi sekarang sudah tahun politik. Saya akan sampaikan ke Ketua DPR untuk percepatan sosialisasi ini, BK akan membantu kalau diizinkan. Paling tidak di Jawa Barat biar lebih cepat mereka tahu,” ucapnya.

Sementara Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun menjelaskan, ketiga pokok yang disampaikan melibatkan aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan jelang Pemilu 2024 mendatang, khususnya menyangkut parlemen. Sebab, berdasarkan dari pengalaman sebelumnya kerap terjadi surat kaleng yang menyudutkan calon anggota legislatif.

Baca Juga : Ridwan Kamil Sebut Indonesia Bakal Sejahtera, Bila Empat Strategi Ini Dijalani

Diharapkan, melalui adanya sosialisasi ini dapat menyinergikan lembaga legislatif dengan penegak hukum akan persepsi menjelang Pemilu 2024. Mengingat, jelang pesta demokrasi rakyat tersebut kerap terjadi intrik politik guna melenggangkan calon yang diusung dan mendiskreditkan pihak lain tanpa fakta jelas.

Halaman :


Editor : JakaPermana