Komisi XI DPR: Gubernur BI Baru Harus Jaga Independensi dan Stabilitas Rupiah

INILAHKORAN.ID-Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menegaskan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru harus mampu menjaga independensi bank sentral sesuai amanat undang-undang.

Selain itu, pemimpin baru BI juga diharapkan dapat memperkuat kredibilitas kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Fauzi menyusul pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia yang telah diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Senin (27/7/2026).

"Ke depan, harapan kami kepada Gubernur Bank Indonesia yang baru adalah mampu menjaga independensi Bank Indonesia sesuai amanat undang-undang, memperkuat kredibilitas kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi, serta terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan otoritas sektor keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan," kata Fauzi di Jakarta.

Fauzi mengatakan Komisi XI DPR menghormati keputusan Perry Warjiyo untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur BI.

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan hak pribadi yang bersangkutan dan seluruh proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia.

Ia juga mencermati bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Perry Warjiyo dan akan memprosesnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain menghormati keputusan tersebut, Komisi XI DPR juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi Perry Warjiyo selama memimpin Bank Indonesia.

Fauzi menilai Perry memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas moneter, sistem pembayaran, serta stabilitas sistem keuangan nasional di tengah berbagai tantangan ekonomi global.

"Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Bapak Perry Warjiyo atas pengabdian dan kontribusinya selama memimpin Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan," ujarnya.

Fauzi memastikan DPR akan menjalankan tugas konstitusional dalam proses pemilihan Gubernur Bank Indonesia yang baru.

Komisi XI DPR RI, kata dia, akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon yang diajukan pemerintah secara objektif, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses tersebut diharapkan dapat menghasilkan sosok pemimpin Bank Indonesia yang mampu menjaga kepercayaan pasar, memperkuat stabilitas ekonomi nasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.***