Disdukcapil Catat Hampir 1.000 Pendatang Baru Pilih Tinggal di KBB Pascalebaran

 
INILAHKORAN.ID – Arus perpindahan penduduk ke Kabupaten Bandung Barat (KBB) pascalebaran 2026 diklaim cukup stabil. Berdasarkan data administrasi kependudukan, tercatat sebanyak 998 Nomor Induk Kependudukan (NIK) baru terdaftar sebagai warga pendatang hingga H+10 Lebaran.
 
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) KBB, Hendra Trismayadi menjelaskan, para pendatang tersebut berasal dari berbagai wilayah, baik dari luar Provinsi Jawa Barat maupun dari daerah lain di dalam Jawa Barat itu sendiri.
 
"Kebanyakan datang dari luar Bandung, ada dari wilayah Sumatra, ada juga dari daerah lain di Jawa," kata Hendra saat ditemui di Ngamprah, Jumat (10/4/2026).

Mereka ini sudah resmi melapor dan membuat Kartu Keluarga (KK) serta KTP-el di sini, artinya statusnya adalah penduduk tetap," jelasnya.

Masih Normal 

Menariknya, meski angkanya menyentuh hampir seribu orang dalam waktu 10 hari, Hendra mengklaim, tren tersebut tidak menunjukkan lonjakan yang signifikan secara statistik. 

Ia menilai, jumlah tersebut masih berada dalam rata-rata normal dan hampir setara dengan periode non-Lebaran atau dibandingkan dengan data tahun sebelumnya.
 
"Angka ini sebenarnya hampir sama dengan tahun lalu dan rata-rata pelayanan reguler harian. Tidak ada peningkatan yang drastis," jelasnya. 

"Berbeda dengan di kota besar lain seperti Kota Bandung yang mungkin mengalami lonjakan, di KBB pergerakan penduduknya cenderung stabil dan terkendali," tambahnya.
 
Bagi warga yang faktual sudah tinggal di wilayah KBB namun belum mengurus perpindahan datanya, Disdukcapil membuka layanan yang sangat mudah diakses. 

Masyarakat diminta untuk segera melengkapi administrasi agar hak-hak kependudukannya terpenuhi.
 
"Caranya mudah, cukup bawa surat keterangan pindah dari daerah asal, misalnya dari Tasikmalaya atau Ciamis. Kemudian bisa datang langsung ke outlet layanan kami, baik di kantor Disdukcapil, Mal Pelayanan Publik (MPP), Bale Pare, maupun ke kantor kecamatan terdekat. Bisa juga melalui layanan online," ujarnya.
 
Hendra juga menanggapi ketersediaan bahan cetak atau blangko KTP-el yang saat ini sudah dinyatakan normal kembali. Setelah sempat mengalami penyesuaian distribusi pada Januari-Februari lalu, mulai Maret 2026 pasokan kembali lancar.
 
"Sekarang sudah normal dari pusat. Kita menerima pasokan rutin 10.000 keping setiap 10 hari sekali," sebutnya. 

"Blangko ini nanti didistribusikan secara proporsional ke seluruh kecamatan dan titik layanan, termasuk untuk keperluan layanan jemput bola maupun layanan bagi disabilitas," ungkapnya.

WFH Tak Ganggu Pelayanan

Sementara, terkait penerapan kebijakan Work From Home (WFH) yang diterapkan pemerintah, Hendra memastikan hal tersebut sama sekali tidak mengganggu kelancaran pelayanan administrasi kependudukan.
 
Pembagian jadwal kerja dilakukan dengan bijak, di mana staf di lingkungan sekretariat boleh menerapkan WFH, namun seluruh petugas operator di loket dan titik pelayanan wajib hadir dan bekerja maksimal.
 
"Pelayanan publik tetap berjalan 100 persen. Operator tidak bisa WFH, mereka harus hadir melayani masyarakat. Tidak ada kendala berarti, tim kami sudah terbiasa dan solid," paparnya.

"Yang penting semangat pelayanan tetap tinggi dan kesejahteraan pegawai juga terus diperhatikan agar selaras dengan tugas berat yang mereka emban untuk masyarakat KBB," pungkasnya.***