Dishub Jabar Antisipasi Pungli di Tempat Wisata Hadapi Nataru 2026
Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat memastikan kesiapan penuh menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Sejumlah langkah antisipatif telah disiapkan, mulai dari penguatan koordinasi lintas instansi hingga penataan simpul transportasi dan kawasan wisata.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID – Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat memastikan kesiapan penuh menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Sejumlah langkah antisipatif telah disiapkan, mulai dari penguatan koordinasi lintas instansi hingga penataan simpul transportasi dan kawasan wisata.
Sekretaris Dishub Jabar, Diding Abidin mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama Dishub kabupaten/kota, Organda, kepolisian, BMKG dan BPBD pada Jumat pekan lalu. Rapat tersebut menjadi fondasi awal pengamanan transportasi selama periode Nataru.
Salah satu poin utama yang disepakati adalah imbauan kepada masyarakat dan penyedia jasa transportasi agar memastikan kelengkapan administrasi dan kelayakan kendaraan sebelum melakukan perjalanan.
"Kemudian kita pun mempersiapkan juga simpul transportasi kami, terminal atau penyeberangan. Termasuk bandara, bandara kami di Nusawiru katakanlah itu pun dipersiapkan," ujar Diding saat dihubungi INILAHKORAN.ID, Senin 15 Desember 2025.
Selain simpul transportasi, Dishub Jabar juga menaruh perhatian khusus pada kawasan wisata yang diprediksi menjadi tujuan utama masyarakat selama libur akhir tahun. Pemerintah kabupaten/kota diminta aktif berkoordinasi dengan pengelola objek wisata untuk menyiapkan kantong parkir tambahan.
"Jadi mohon agar dipersiapkan tambahan lahan parkir lah katakanlah, dalam rangka untuk melayani itu," ucapnya.
Tak hanya soal ketersediaan parkir, Dishub Jabar juga menekankan pengawasan ketat terhadap potensi parkir liar dan praktik pungutan liar (Pungli) yang kerap muncul saat lonjakan wisatawan.
"Mohon harus ada petugas yang khusus mengawasi lah, karena kita tahu, kita tidak ingin ada parkir, punten di luar tarif yang ini ya (resmi). Ini kita himbau kepada teman-teman kabupaten/kota, tolong untuk petugas khusus untuk mengawasi pada saat bayar parkir lah," pintanya.
Terkait posko pengamanan, Dishub Jabar tidak akan mendirikan posko mandiri, melainkan bergabung dengan posko tim gabungan lintas instansi. Meski demikian, Dishub tetap menyiapkan fasilitas pendukung berupa rest area di sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
"Kita siapkan posko karena menjadi rest area. UPTD II di Cinunuk sama UPTD IV di Cirebon," tandasnya.***
Editor : JakaPermana

