Disnakertrans Jabar Harap Penentuan UMK Nanti Tidak Jadi Polemik

INILAHKORAN, Bandung – Beban besar tengah dipikul Kepala Disnakertrans Jabar Rachmat Taufik Garsadi karena tidak lama lagi upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2023 harus ditentukan.

Sebab, biasanya usai UMK baru ditetapkan akan muncul pro dan kontra akan nilai besarannya. Pemicunya adalah tidak lepas dari interval besaran nilai yang terlalu jauh tiap kota dan kabupaten se-Jabar. Mengingat angka yang diterbitkan berdasarkan status kawasan tersebut, apakah kawasan industri atau bukan.

“Ada beban besar, PR yang menunggu kami. Yaitu penetapan UMK yang harus sudah ditetapkan November nanti. Terus terang, ini pekerjaan berat sekali karena Jabar berbeda dengan provinsi lain. Kabupaten Bekasi UMK-nya di 2022 hampir Rp5 juta, sementara kayak Garut hanya Rp1,8 juta. Ini pasti akan memicu, memacu permasalahan,” ujar Taufik kepada INILAHKORAN, belum lama ini.

Baca Juga : HUT RI ke-77, Ridwan Kamil: Kita Fokus Untuk Masa Depan 

Dia berharap, dengan komunikasi yang baik dengan serikat pekerja dan perusahaan sebelum penetapan UMK dapat membuahkan solusi terkait persoalan ini agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik pekerja maupun pemilik usaha. Mengingat terlalu rendah ataupun terlalu tinggi, akan memengaruhi kedua belah pihak.

“Ini yang harus kita kondisikan dengan baik, ke teman-teman serikat pekerja dan pengusaha bagaimana jalan terbaik yang bisa dilakukan. Untungnya kita juga punya pengalaman di 2022, dimana saat 2021 Gubernur Jabar Ridwan Kamil membuat terobosan, dimana UMK ini adalah pra syarat hidup layak. Tapi kita harap, mudah-mudahan dalam penetapan UMK nanti tidak ada masalah dan jadi polemik,” harapnya.*** (yuliantono)

Baca Juga : Bewara! 26 Agustus Disnakertrans Jabar Gelar Job Fair Online