Disperindag Buka Data Masalah Pasar, Aldera Minta Inspektorat Turun Tangan

INILAHKORAN, Cirebon - Setelah beberapa hari bungkam, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Cirebon akhirnya memberikan data.

Hal itu berkaitan dengan berapa jumlah kios, los, pedagang lemprakan dan Pedagang Tidak Tetap (PTT). Data yang diberikan, adalah data di sembilan pasar milik Pemkab Cirebon.

Kadisperindag Kabupaten Cirebon, Dadang Raiman menjelaskan, saat ini jumlah kios di Pasar Ciledug jumlahnya ada 170 kios yang buka dan ada 12 kios yang tutup. Sedangkan untuk los ada 127 yang buka dan 80 unit yang tutup. Sementara untuk pedagang lemprakan berjumlah 104 yang buka dan 10 yang tutup. Untuk PTT nya sendiri hanya ada 15 unit yang buka.

Untuk pasar babakan ada 24 yang buka dan 6 kios tutup. Sedangkan untuk los ada 40 buka dan 6 yang tutup. Sedangkan pedangan lemprakan ada 14 yang buka dan 5 tutup dan PTT ada 10 yang buka dan 5 tutup.

Begitupun untuk tujuh pasar lainnya yaitu pasar Cipeujeuh, Jamblang, Palimanan, Sumber, Pasalaran, pasar batik dan pasar kue. Data yang diberikan tidak ada satupun jumlah kios yang buka sampai 200 unit. Padahal, informasi dari beberapa pedagang, di pasar pasalaran saja lebih dari 200 kios yang buka setiap harinya.

"Ini data valid dan kami siap di cros cek dilapangan. Jadi ada 2.000 kios di sembilan pasar milik Pemkab Cirebon, sangat tidak mungkin," ungkap Dadang, Selasa 28 Mei 2024.

Namun Dadang mengakui, untuk pedagang lemprakan dan PTT hanya pasar Sumber dan Pasalaran saja yang menggunakan QRIS, selebihnya memakai pembayaran manual yaitu menggunakan karcis. Dia menjamin, tidak ada penyalahgunaan retribusi pasar seperti yang ditudingkan selama ini.

"Semua retribusi itu sesuai dengan jumlah kios, los, lemprakan dan PTT. Walaupun ada yang memakai manual tapi kita tidak mau bermain main dengan uang negara," aku Dadang.

Sementara itu, Ketua Aliansi Demokrasi Rakyat (ALDERA) Cirebon, Warcono Semaun malah mengaku aneh dengan data yang diberikan pihak Disperindag. Menurutnya, sangat tidak mungkin disetiap pasar tidak ada satupun kios yang buka, minimal 200 unit setiap harinya. Untuk itu, dirinya meminta inspektorat Kabupaten Cirebon, untuk mengecek langsung ke lapangan.

"Pasar pasalaran itu pasar yang cukup ramai. Masa hanya ada 174 kios buka dan 77 kios tutup. Ini harusnya inspektorat mengecek langsung ke setiap pasar. Belum lagi retribusi yang tidak memakai QRIS, karena disinilah dugaan penyimpangannya sangat besar," jelasnya.

Warcono mengaku, timnya sedang melakukan kajian supaya masalah tersebut terang benderang. Jangan sampai, retribusi pasar yang hitungan Aldera lebih dari Rp. 4 milyar per tahunnya, justru menjadi dugaan bancakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dirinya mengancam, kalau data yang ditemukan valid dan diduga ada kebocoran retribusi, maka persoalan tersebut akan dilaporkan ke APH.

Seperti diberitakan sebelumnya, target retribusi 9 pasar milik Pemkab Cirebon tahun ini hanya Rp. 3 milyar saja. Sementara, sudah lama santer terdengar, potensi retribusi untuk 9 pasar milik Pemkab Cirebon ini, diduga ada kebocoran yang nilainya mencapai milyaran rupiah dalam pada setiap tahunnya. (maman suharman)