Dituding Babat Gunung Galuga, Dedi Mulyadi Minta Pengkritik Tunjukan Data dan Fakta

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat bicara, terkait tudingan yang menyeret namanya dalam dugaan pembabatan kawasan Gunung Galuga, Kabupaten Bogor. 

Dedi menegaskan, tidak memiliki keterlibatan maupun pernah memberikan instruksi terkait aktivitas penebangan atau pembukaan lahan di kawasan tersebut.

Menurut Dedi, tuduhan yang beredar di ruang publik harus dibuktikan dengan data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menilai publik tidak seharusnya membangun opini berdasarkan asumsi tanpa memahami fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.

“Saya tidak tahu itu siapa yang menebang atau membabat. Jadi kalau dikaitkan dengan saya menyuruh melakukan pembabatan atau penebangan, ya saya tidak mengerti,” ujar Dedi dikutip dari akun media sosialnya, Senin (20/7/2026).

Ia kemudian menjelaskan konteks kawasan Gunung Galuga, yang selama ini dikenal sebagai lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bagi Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Selain berfungsi sebagai pusat pengelolaan sampah regional, di sekitar area tersebut terdapat lahan milik TNI Angkatan Darat yang sedang dipersiapkan untuk pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga sampah.

Ia menegaskan, aktivitas yang berlangsung di kawasan itu tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun dirinya secara pribadi.

“Gunung Galuga merupakan tempat pembuangan sampah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Di sekitar wilayah tersebut ada salah satu area milik TNI Angkatan Darat yang akan digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga sampah, yang kegiatannya dikelola oleh Danantara,” jelasnya.

Guna memperoleh informasi yang akurat, Dedi meminta masyarakat menanyakan langsung kepada pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dan keterkaitan dengan kawasan tersebut.

“Ibu, tanya saja kepada Pak Bupati dan Pak Wali Kota Bogor agar lebih jelas,” katanya.

Dedi juga menyinggung, kritik yang diarahkan kepadanya datang dari pihak yang memiliki preferensi politik tertentu. Meski demikian, ia menegaskan tidak mempersoalkan pilihan politik siapa pun karena hal tersebut merupakan hak setiap warga negara.

“Saya paham, itu hak Ibu mendukung siapa pun. Saya sendiri belum memikirkan apa pun saat ini,” ucapnya.

Dedi menegaskan, dirinya terbuka terhadap kritik dan pengawasan publik. Namun, ia mengingatkan agar kritik tidak berubah menjadi tuduhan yang tidak memiliki dasar fakta.

“Saya ikhlas. Kritik saya sesuka hati Ibu. Yang penting Ibu punya data dan fakta yang memadai,” ujarnya.

Ia menilai, kritik yang dibangun di atas data dan fakta akan menjadi masukan berharga bagi penyelenggara pemerintahan. Sebaliknya, tuduhan tanpa bukti berpotensi menyesatkan opini publik dan memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.