Dorong DOB Bogor Timur dan Bogor Barat, Anggota DPR Temui Menko Perekonomian

Upaya mensukseskan pencabutan morotarium pemekaran wilayah atau daerah otonomi baru (DOB) oleh pemerintah pusat tidak hanya dilakukan oleh Bupati Bogor maupun Gubernur Jawa Barat, tetapi juga anggota DPR RI asal Kabupaten Bogor Mulyadi.

Dorong DOB Bogor Timur dan Bogor Barat, Anggota DPR Temui Menko Perekonomian
Istimewa

INILAH, Bogor- Upaya mensukseskan pencabutan morotarium pemekaran wilayah atau daerah otonomi baru (DOB) oleh pemerintah pusat tidak hanya dilakukan oleh Bupati Bogor maupun Gubernur Jawa Barat, tetapi juga anggota DPR RI asal Kabupaten Bogor Mulyadi.

Mantan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat ini pun melakukan gerilya untuk bertemu Menteri Kordinator Bidang Perekonomian RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Dalam pertemuan gerilya  ke Menteri Kordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, saya meminta khusus Kabupaten Bogor dicabut morotarium pemekaran wilayahnya hingga terbentuk DOB Bogor Barat maupun Bogor Timur," kata Mulyadi kepada wartawan, Minggu, (18/4).

Baca Juga : PPJ Dukung Forkopimda Ambil Alih Pasar Tekum Kemang

Ayah tiga orang anak ini optimis, Airlangga Hartarto yang pernah terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor ini mendukung pemekaran wilayah di Bumi Tegar Beriman.

"InsyaAllah beliau setuju, selama saya memaparkan alasan dicabutnya morotarium khusus untuk Kabupaten Bogor ia sangat memahami, mendukung dan mendorong karena Ketua Umum Partai Golkar tersebut pernah berangkat ke Gedung DPR / MPR RI dari Dapil Kabupaten Bogor," sambungnya.

Mulyadi menuturkan alasan lain, dimekarkannya Bogor Barat dan Bogor Timur menjadi kabupaten yang terpisah dari Kabupaten Bogor ialah demi meningkatkan perputaran ekonomi dan pelayanan masyarakat.

Baca Juga : Kapolres Bogor Tegaskan  Dugaan Penggelapan Pupuk di Sukamakmur Tidak Terbukti 

"Kabupaten Bogor itu layaknya provinsi karena jumlah penduduknya kurang lebih 6 juta jiwa sehingga pelayanan tidak akan maksimal dengan terbatasnya jumlah aparatur sipil negara (ASN) dan luasnya wilayah, saya meminta pemerintah pusat membuka matanya," tutur Mulyadi.

Halaman :


Editor : Bsafaat