DPMPTSP Klaim Investasi Kota Bogor Meningkat Rp300 Miliar

INILAHKORAN, Bogor - Iklim investasi di Kota Bogor menunjukkan tren positif mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Realisasi investasi pada 2023 mencapai Rp1,9 triliun dan ada peningkatan sekitar Rp300 miliar pada 2024.

"Realisasi (investasi di Kota Bogor) tahun 2024 lebih tinggi dari pencapaian dari tahun 2023, walaupun memang tidak secara signifikan," ungkap Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor Atep Budiman, Kamis 27 Februari 2025.

Atep memaparkan, pada tahun ini pihaknya menargetkan program intensifikasi dan ekstensifikasi untuk bisa mencapai target investasi di Kota Bogor yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan yang setiap tahunnya meningkat.

"Jadi disamping ekstensifikasi para pelaku usaha sesuai kategori LKPM juga intensifikasi yang sudah rutin membuat laporan. Karena dalam perjalanan regulasi itu dinamis, seperti cara-cara membuat laporan yang harus disempurnakan lagi hingga bicara omset masih ada komponen yang belum masuk, ditambah OSS juga improvisasi terus menyempurnakan caranya melalui online sistem," paparnya.

Atep menjelaskan, secara kasat mata sebetulnya investasi di Kota Bogor lebih dari yang dicapai tahun ini, hanya memang belum semua para pelaku usaha yang wajib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) memahami cara membuat laporan.

"Kami tetap menjaring terus potensi itu. Jika tahun lalu melalui bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) ada kegiatan dan mengundang pelaku usaha untuk dilatih atau diberikan pemahaman terkait pelaporan LKPM," jelasnya. 

Atep menerangkan, tahun ini untuk kegiatan-kegiatan tersebut agak berkurang seiring dengan adanya program efisiensi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kendati demikian, Atep memastikan hal tersebut tidak menyurutkan DPMPTSP Kota Bogor untuk terus berupaya agar mencapai target investasi . 

"Kami di DPMPTSP yang penting target tahunan bisa tercapai, upayanya melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pelaku usaha yang wajib LKPM. Secara kuantitas tambah dan secara kualitas pun harus bertambah," terangnya.

Atep membeberkan, ada wacana untuk sektor UMKM akan dijadikan bagian angka investasi, karena faktanya walaupun nilainya tidak sebesar pelaku usaha menengah besar, jika diakumulatif para pelaku UMKM di Kota Bogor banyak juga. 

"Namun, kebijakan pemerintah pusat sampai saat ini untuk UMKM belum menjadi bagian daripada penghitungan nilai investasi di kabupaten kota di Jawa Barat maupun se-Indonesia," bebernya.

Atep menegaskan, pihaknya tetap akan melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM dalam konteks tertib perizinan berusaha, seperti pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sehingga pada saat sektor UMKM menjadi bagian pelaku usaha yang melaporkan LKPM di Online Single Submission (OSS) sudah memiliki datanya.

"Sekarang juga ada Smart Merapat untuk menjaring pelaku usaha kecil untuk membuat NIB di kelurahan dan kecamatan. Target NIB tahun lalu mencapai 110 persen, ada 21 ribu pelaku usaha yang mendaftar NIB," tegasnya.