DPRD Dukung Program Asuransi Aing

INILAH, Bandung - Perlindungan bagi pekerja informal mulai mendapat ruang dalam rencana anggaran Jawa Barat 2027.

Program Asuransi Aing yang disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah masuk dalam pembahasan KUA-PPAS, meski pelaksanaannya masih bergantung pada kemampuan keuangan daerah.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara mengatakan, program tersebut telah dibahas dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027. Dalam pembahasan itu, sasaran program mencapai 5,4 juta pekerja informal.

Namun, masuknya Asuransi Aing dalam KUA-PPAS belum otomatis menjamin seluruh program dapat berjalan. Kondisi likuiditas Pemprov Jabar akan menjadi salah satu pertimbangan ketika pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) 2027 dilakukan.

“Ya, Asuransi Aing memang di dalam pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 itu dibahas dan sudah dimasukkan," kata Iswara saat ditemui di Kota Bandung, Selasa (22/9).

"Angkanya 5,4 juta pekerja informal dan mudah-mudahan pada saat nanti pembahasan RAPBD Murni 2027, likuiditas kita cukup terjaga, sehingga apa yang sudah kita sepakati bersama dalam KUA-PPAS ini dapat kita laksanakan,” kata Iswara.

Dukungan terhadap program tersebut datang dari Iswara secara pribadi maupun Fraksi Golkar DPRD Jabar. Menurut dia, perlindungan bagi pekerja informal merupakan program yang penting untuk direalisasikan pemerintah daerah.

“Saya secara pribadi dan kami Fraksi Golkar melihat ini sebuah program yang baik. Ini program yang baik dan kami mendukung program ini,” ujarnya.

Di balik dukungan tersebut, kemampuan fiskal tetap menjadi perhatian. Pemerintah daerah perlu memastikan target pendapatan 2027 dapat tercapai, baik melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun transfer dari pemerintah pusat.

“Mudah-mudahan, kita berdoa saja mudah-mudahan pada saat pembahasan RAPBD Murni 2027 yang tidak lama lagi, dalam bulan depan, ini target pendapatan kita tercapai ya, baik PAD, kemudian yang utama pendapatan,” katanya.

Harapan juga diarahkan pada penerimaan dari pemerintah pusat. Iswara berharap transfer berupa DAU, DAK, dana bagi hasil, cukai tembakau, dan sumber lainnya dapat kembali berjalan normal sehingga ruang fiskal Jawa Barat lebih leluasa.

(yuliantono/gin)