DPRD Jabar Minta Pemprov Kukuhkan Regulasi Anyar Soal Larangan Karyawisata

INILAHKORAN, Bandung - Anggota Komisi V DPRD Jabar Siti Muntamah meminta Pemprov Jabar segera kukuhkan regulasi anyar, terkait aturan larangan karyawisata atau study tour satuan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Sebab, surat edaran yang ada sekarang kata Siti, masih berupa imbauan dan perlu ada ketegasan dalam implementasinya. Bila ada regulasi atau payung hukum baru, nanti dapat dirinci mengenai sanksi bagi pelanggar.

Dalam surat edaran tersebut, Siti melihat masih ada celah untuk melakukan study tour, terutama mereka yang sudah melakukan kerjasama sebelum surat edaran diberlakukan. 

"Kita kan negara hukum harus ada hitam di atas putih," ujar dia, Jumat 28 Februari 2025.

Dia turut menyoroti kepala sekolah SMAN 6 Kota Depok yang sudah dibebastugaskan, yang menurutnya harus disikapi Pemprov Jabar secara bijak.

"Tidak dapat dipungkiri study tour ini adalah program yang sudah jauh-jauh hari dipersiapkan. Study tour memiliki manfaat terlepas dengan adanya kontroversi hari ini," ucapnya. 

"Bagi saya study tour itu cukup signifikan merubah memberikan pengetahuan motif dan cita-cita kepada peserta didik misalnya untuk SMK mungkin mereka akan melakukan study tour di luar Jawa Barat sesuai dengan kejuruannya," imbuhnya.

Bila dalam proses study tour ini ada pungutan kata dia, hal itu memang perlu diluruskan. Memang sebenarnya pungutan masih diperbolehkan dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu partisipasi masyarakat kaitannya dengan kolaborasi. Dengan demikian surat edaran tersebut harus ditinjau ulang harus ada hitam di atas putih.

Dengan adanya kepala sekolah dibebastugaskan, Siti mengingatkan pemerintah bahwa untuk mencari kepala sekolah itu tidaklah gampang. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.

" Jadi kepala sekolah itu tidak hanya bertanggung jawab pada kebijakan study tour tapi mereka juga bertanggung jawab pada kebijakan wilayah juga kebijakan nasional. Jadi kepala sepatu tidak sederhana ya butuh kompetensi butuh pengalaman," ucap dia.

Kepala sekolah lanjut dia, penting untuk menjaga kesinambungan dan keseimbangan kondisi belajar mengajar, menjamin anak didik terfasilitasi dengan baik untuk mencapai cita-cita mereka.

"Dengan demikian kami sekarang juga Tengah menyusun Perda khusus untuk perlindungan kepala sekolah. Kan guru sudah ada sementara kepala sekolah sekarang termasuk dalam kasus ini mereka harus berurusan dengan aparat penegak hukum maupun dengan inspektorat," tutupnya.