DPRD Jabar Minta Pemprov Serius Tangani Soal Sampah

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady menyayangkan terhentinya aktivitas TPA Sarimukti

DPRD Jabar Minta Pemprov Serius Tangani Soal Sampah
Daddy Rohanady

INILAH, Bandung – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady menyayangkan terhentinya aktivitas pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, akibat tidak adanya pasokan bahan bakar untuk alat berat guna sanitary landfill.

Sehingga sempat terjadi masalah pada pekan lalu, kendati persoalan tersebut saat ini sudah diatasi. Dia menjelaskan, terhentinya pasokan bahan bakar solar karena anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar hanya cukup sampai Oktober lalu. Anggaran tersebut kata Daddy dipangkas oleh Pemprov, salah satunya untuk penanganan pandemi Covid-19.

“Terhentinya aktivitas di TPA Sarimukti tempo hari, karena bahan bakar solar untuk alat berat disana tidak ada. Anggarannya nyatanya Cuma sampai Oktober kemarin. Ini karena salah satunya  ada refocussing anggaran, untuk penanganan Covid-19. Makanya kemarin sempat terjadi penumpukan antrian truk pembuangan sampah,” ujar Daddy kepada INILAH, Senin (8/11/2021).

Kendati demikian, pihaknya menyayangkan persoalan tersebut sejatinya jangan turut disertakan dalam refocussing anggaran mengingat pentingnya penanganan sampah. Dia berharap, pemerintah dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan memerioritaskan kebutuhan vital masyarakat, salah satunya mengenai sampah.

“Kami menyayangkan dengan adanya kejadian ini. Kami harap pemerintah lebih serius dalam menangani persoalan sampah ini, karena berdampak besar bagi masyarakat. Seharusnya hal yang seperti ini, jangan terkena pemangkasan anggaran. Sebab urgensinya juga tinggi. Masih banyak hal lain yang ada anggaran besar, bisa di-refocussing. Contohnya revitalisasi alun-alun dan sejenisnya. Itu urgensinya tidak ada pada kondisi saat ini,” ucapnya.

“Kami harap pemerintah dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan, khususnya untuk hal-hal penting seperti ini. Masalah sampah ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak dan  hal seperti ini jangan sampai terulang lagi di kemudian hari,” imbuhnya.*** (Yuliantono)


Editor : inilahkoran