DPRD Jabar Soroti Soal Transparansi Dugaan Kebocoran Data 4,6 Juta Masyarakat

INILAHKORAN, Bandung - DPRD Jabar turut menyoroti mengenai dugaan kebocoran data pribadi 4,6 juta masyarakat, yang diduga diperjualbelikan di situs gelap dan kemudian viral di beberapa platform media sosial. 

Anggota DPRD Jabar Zaini Shofari mengatakan, kebocoran data seperti yang sempat ramai ini bukan tidak mungkin terjadi, karena jumlah penduduk dan ASN di Jawa Barat sangat banyak. 

"Kenapa tidak mungkin? Sangat mungkin. Siapapun berkesempatan berselancar di dunia maya. Sangat mungkin terjadi," ujar Zaini, Selasa 29 Juli 2025.

Dia pun meminta, agar Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dapat bersikap terbuka dan tidak menutupi persoalan ini. Sebab, transparansi dirasakannya sebuah kunci agar masyarakat tetap waspada dan tidak terjebak dalam disinformasi.

"Menurut saya, pihak terkait harus secara terbuka dan transparan menyampaikan ke publik apa yang terjadi. Tidak usah ditutupi agar kita semua menjadi waspada, sampaikan ke masyarakat terkait apapun," ucapnya.

Sisi lain, edukasi digital kepada masyarakat diungkapkannya harus dilakukan, karena masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang cara menjaga data pribadinya agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Kalau saya lebih menekankan ke depan terkait dengan edukasi di wilayah IT karena mau tidak mau, kalau benar ini terjadi, semua harus waspada. Sehingga yang terbaik adalah memberikan pencerahan kepada masyarakat secara luas agar data itu tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu," jelasnya.

Tak hanya soal edukasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemprov Jabar juga dinilai penting untuk menghadapi tantangan keamanan siber ke depan. Jika memang terjadi kebocoran kata Zaini, penguatan kapasitas dan kompetensi masyarakat dan pegawai harus menjadi prioritas.

"Termasuk juga harus ada peningkatan kualitas dari sumber daya di pemprov. Kalau hari ini ada kebocoran maka yang harus dilakukan adalah melakukan protektif dengan penguatan sumber daya," ujarnya.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman memastikan data warga yang diduga diperjualbelikan di laman ilegal tidak benar. Rangkaian pengecekan dan validasi sudah dilakukan, dan dipastikan kabar itu tidak benar. 

"Kami sudah lakukan penelusuran, validasi dan hasilnya tidak ada kebocoran data. Informasi yang disampaikan oleh digital ghost itu hoax atau tidak benar, kabar bohong," ujar Herman, Senin (28/7/2025) kemarin.

Menurutnya, apa yang ada di media sosial X dimana akun anonim mengklaim telah menemukan kebocoran data di laman ilegal, merupakan pengakuan sepihak, dan tidak terbukti kebenarannya. 

"Itu teknik biar dipercaya oleh pasar dan kemudian diperjualbelikan di web dark. Yang benar, di kami tidak ada kebocoran data," katanya. 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar Adi Komar menanggapi unggahan akun bernama DigitalGhostt yang mengklaim telah membocorkan data warga Jabar di situs Darkforums.

"Berdasarkan hasil penelusuran dan validasi yang telah kami lakukan, kami memastikan bahwa klaim kebocoran data yang dikelola Pemprov Jabar itu tidak benar," ujar Adi Komar.

Adi menambahkan, Pemprov Jabar tetap berkomitmen untuk menjaga keamanan data pemerintah dan data pribadi masyarakat. 

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan teknologi keamanan informasi, Koordinasi dengan Instansi Pemerintah terkait, serta peningkatan kesadaran seluruh aparatur mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dan data strategis pemerintah.

"Kami terus memperkuat sistem keamanan informasi agar mampu merespons berbagai potensi ancaman digital, termasuk isu-isu yang belum tentu memiliki dasar valid seperti yang beredar saat ini," tegasnya.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya.

"Kami mengajak masyarakat untuk menyikapi informasi di media sosial secara bijak, dan jika terdapat hal yang meragukan, segera konfirmasi kepada instansi yang berwenang," pungkasnya.