DPRD Kabupaten Bogor Kawal Pemekaran Bogor Barat

INILAHKORAN, Bogor - Ketua DPRD Rudy Susmanto didampingi unsur pimpinan menerima audiensi terkait pemekaran Bogor Barat dengan Komite Percepatan Pemekaran Kabupaten Bogor Barat (KPPKBB), Senin 9 September 2024.

Para tokoh pemekaran Bogor Barat tersebut mendesak DPRD Kabupaten Bogor mengawal surat keputusan (SK) Bupati Bogor tentang tim teknis penataan daerah.

Sekretaris Tim KPPKBB Hermawan mendesak unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bogor mengawal terkait pemekaran Bogor Barat sesuai dengan SK Bupati tertanggal 5 Agustus 2024 lalu.

"SK Bupati Bogor itu menetapkan pembentukan tim teknis penataan daerah yang diketuai oleh sekretaris daerah,  tim ini bekerja mempersiapkan data-data terkait potensi calon wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) hingga keberadaan tim tersebut harus dikawal DPRD Kabupaten Bogor," ujar Hermawan kepada wartawan, Senin 9 September 2024.

Hermawan mengungkapkan, KPPKBB mendesak pemerintah pusat mencabut morotarium pemekaran wilayah demi kesejahteraan masyarakat dan demi melayanan publik yang maksimal.

"Tak hanya kesejahteraan, pelayanan publik terutama kebutuhan rumah sakit pun sangat kami butuhkan, dimana pemekaran Bogor Barat yang mencakup 13 kecamatan dan 1,9 juta penduduk, hanya memiliki satu RsUD yaitu RSUD Leuwiliang," ungkap Hermawan.

Sedangkan, Dewan Penasehat KPPKBB Buchory Muslim menuturkan Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk dan luasnya wilayah sudah sangat layak dimekarkan oleh pemerintah pusat, baik itu melalui tangan Presiden Joko Widodo atau presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Dimana ada Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk  dan luas wilayah sebesar Kabupaten Bogor, kami sudah 24 tahun berjuang memekarkan wilayah hingga KPPKBB meminta kebijakan diskresi dari Presiden," tutur Buchory Muslim.

Sementara itu, Rudy Susmanto yang merupakan Ketua sementara DPRD Kabupaten Bogor menjelaskan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor, baik Bogor Barat maupun Bogor timur merupakan kebutuhan untuk akselerasi pembangunan yang berpihak kepada masyarakat dan piihak DPRD mendukung penuh upaya yang dilakukan oleh KPPKBB.

"Kami akan kawal terus soal pemekaran ini. Dalam APBD 2025,  kita siapkan anggaran itu yang salah satunya untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur sebagai  penunjang perkantoran di daerah pemekaran," jelas Rudy Susmanto.