Dugaan Potongan Upah Disorot: Mahasiswa Desak KPK Bergerak

Oleh : Reza Zurifwan

DUGAAN pemotongan upah pungut di Bappenda Kabupaten Bogor menuai sorotan.Mahasiswa mendesak KPK membongkar aliran dana dan memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat.

Suara tuntutan bergema di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Selasa (25/8). Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia Maju meminta KPK mengusut tuntas dugaan pemotongan upah pungut karyawan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menilai penanganan perkara tidak boleh berhenti pada pihakpihak di tingkat bawah. Mereka mendesak KPK memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk menelusuri aliran dana dan pihak yang diduga menikmati hasil pemotongan tersebut.

Koordinator Lapangan aksi, Akira, mengatakan pengusutan harus dilakukan hingga ke akar persoalan dengan mengedepankan alat bukti.

“Hari ini kami datang ke KPK RI untuk mendesak agar perkara ini dibongkar sampai ke akar. Jangan hanya berhenti pada orang di bawah. Kalau ada informasi mengenai aliran dana miliaran rupiah, maka periksa dan buktikan.

Kami ingin semuanya terang benderang berdasarkan alat bukti,” tegas Akira.

Menurutnya, KPK perlu mendalami seluruh rantai dugaan praktik tersebut, mulai dari pihak yang diduga memberi perintah, mengatur mekanisme pemotongan, mengumpulkan dana, menerima uang, hingga pihak yang diduga menikmati aliran dana tersebut.

Akira juga meminta KPK menelusuri keterkaitan pejabat eselon II yang diduga memiliki peran dalam pemotongan upah pungut maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tersebut.

“Sepanjang memiliki relevansi dengan perkara, baik dari aspek kewenangan, administrasi, komunikasi, kebijakan, maupun aliran dana, maka kami mendesak KPK RI membongkar pihak-pihak yang memberikan perintah, mengatur mekanisme pemotongan, mengumpulkan dana, menerima uang, serta pihak yang menikmati hasilnya,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat politik dan kebijakan publik Yusfitriadi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) memberikan penjelasan secara terbuka terkait dugaan pemotongan upah pungut dan pengaturan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Menurutnya, penjelasan dari KPK penting agar dugaan perkara tersebut tidak berkembang menjadi isu liar maupun bahan spekulasi berbagai pihak.

“KPK RI harus secara terbuka dan terang benderang menjelaskan dugaan perkara pemotongan upah pungut dan pengaturan pada pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkab Bogor, sehingga tidak menjadi isu liar dan spekulatif,” kata Yusfitriadi kepada wartawan, Selasa (25/8). (gin)