El Nino Mengintai, Pemprov Jabar Waspadai Krisis Air dan Karhutla Saat Puncak Kemarau

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai mengencangkan langkah mitigasi menghadapi ancaman musim kemarau 2026, yang diperkirakan lebih kering akibat pengaruh El Nino. 

Dua ancaman utama menjadi perhatian, yakni potensi krisis air bersih dan meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah daerah.

Pengalaman kemarau ekstrem 2023 menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Saat itu, ratusan kejadian Karhutla terjadi di berbagai wilayah, sementara ribuan warga di sejumlah kabupaten menghadapi kesulitan mendapatkan pasokan air bersih.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat menilai, pola serupa berpeluang kembali terjadi apabila fenomena El Nino menguat pada tahun ini. Sebab itu, berbagai upaya kesiapsiagaan mulai dilakukan sebelum dampak kemarau mencapai puncaknya.

Pranata Humas Ahli Muda BPBD Jawa Barat, Hadi Rahmat mengatakan, BMKG telah menyatakan sebagian wilayah Jawa Barat memasuki musim kemarau sejak Mei 2026 dengan kecenderungan kondisi lebih kering dibandingkan rata-rata normal.

“Kalau kita mengacu ke 2023, itu cukup ekstrem dan pola yang sama masih berpotensi terjadi jika El Nino kembali menguat,” ujar Hadi, Minggu (7/6/2026).

Data BPBD menunjukkan, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Ciamis, Bekasi, dan Garut menjadi daerah yang mengalami dampak kekeringan cukup berat pada musim kemarau 2023. Kondisi tersebut membuat distribusi bantuan air bersih harus dilakukan secara masif, guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain ancaman kekurangan air, potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) juga menjadi fokus pengawasan. Sepanjang 2023, BPBD mencatat sedikitnya 710 kejadian Karhutla di Jawa Barat, sebagian besar terjadi di kawasan hutan produksi yang rentan terbakar saat curah hujan menurun drastis.

Wilayah Majalengka, Sumedang, Subang, Sukabumi, Kabupaten Bandung, hingga Kuningan termasuk daerah yang selama ini kerap menjadi titik rawan kebakaran saat musim kemarau berlangsung.

“Rata-rata memang di wilayah dengan tutupan hutan produksi. Hutan alami di Jawa Barat sudah sangat berkurang,” ucapnya.

Menghadapi potensi tersebut, BPBD Jabar telah menyiapkan berbagai sarana pendukung penanganan bencana. Mobil tangki air bersih disiagakan, untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat di daerah terdampak kekeringan. Sementara untuk penanganan Karhutla, sejumlah peralatan pemadam, termasuk mesin pompa air atau alkon, juga telah dipersiapkan.

Sisi lain, koordinasi dengan berbagai pihak terus diperkuat. Sejak April 2026, BPBD Jabar telah menggelar rapat koordinasi bersama BPBD kabupaten/kota, perangkat daerah, hingga sektor swasta guna memastikan kesiapan personel dan peralatan ketika kondisi darurat terjadi.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri dalam penanganan bencana. Semua stakeholder harus terlibat,” katanya.

Meski musim kemarau telah dimulai, Pemprov Jabar belum menetapkan status siaga darurat kekeringan. BPBD masih terus memantau perkembangan cuaca, karena kondisi atmosfer di sejumlah wilayah dinilai belum sepenuhnya stabil.

Hadi menjelaskan, beberapa daerah masih mengalami hujan bahkan banjir, meski secara klimatologis Jawa Barat telah memasuki musim kemarau.

“Secara siklus memang sudah kemarau, tapi kondisi di lapangan masih dinamis. Jadi kita masih wait and see,” ungkapnya.

Sementara itu, sebelumnya Gubernur Jabar Dedi Mulyadi meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota tidak menunggu bencana terjadi sebelum melakukan langkah antisipasi.

Menurutnya, mitigasi harus dilakukan sejak dini mengingat BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Jawa Barat akan berlangsung pada Agustus hingga September 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Dedi saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Persampahan dan Mitigasi Dampak kemarau Panjang Jawa Barat 2026 yang dihadiri kepala daerah dari 27 kabupaten/kota beberapa waktu lalu.

Dalam forum itu, Dedi menyoroti dua persoalan yang berpotensi menjadi tantangan besar dalam beberapa bulan ke depan, yakni keterbatasan daya tampung TPA Sarimukti serta ancaman kekeringan dan kebakaran akibat kemarau panjang.

"Kita harus antisipasi dampak kemarau panjang ini, kekeringan bahkan kebakaran. Informasi dari BMKG, puncak kemarau di Jabar akan terjadi Agustus dan September. Saya meminta masukan dan informasi dari bupati walikota, memetakan penanganan masalah," katanya.

Ia juga meminta pemerintah daerah segera memetakan wilayah rawan kekeringan, menyiapkan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki, serta mempercepat pembangunan infrastruktur air bersih di desa-desa yang setiap tahun terdampak kemarau.

"Siapkan mobilisasi air dari sumber air menggunakan mobil tangki. Ini perlu dukungan dan kerjasama dengan TNI dan pengusaha air kemasan. Percepat pembangunan jaringan air bersih dan siapkan toren penampung air di setiap desa langganan kekeringan, harus sudah dimulai agar tidak ada rebutan air," pintanya.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan dampak sosial yang kerap muncul saat musim kemarau panjang, mulai dari krisis air bersih hingga meningkatnya risiko kebakaran di kawasan hutan dan lahan terbuka. Dengan puncak kemarau yang diperkirakan terjadi dalam dua hingga tiga bulan ke depan, kesiapan pemerintah daerah menjadi faktor krusial dalam mengurangi potensi kerugian yang lebih besar.