Evaluasi Menyeluruh, Dedi Mulyadi Mulai Bersih-Bersih Aset Pemprov Jawa Barat

INILAHKORAN.ID — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mulai menggerakkan agenda penataan besar-besaran terhadap aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Seluruh aset, baik yang disewakan maupun yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, diminta untuk dievaluasi ulang secara menyeluruh.

Langkah ini menandai upaya serius Pemprov Jabar memperketat tata kelola aset daerah, sekaligus menguji sejauh mana aset publik benar-benar memberi nilai tambah bagi pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Jabar, Norman Nugraha mengungkapkan, evaluasi dilakukan tanpa pengecualian. Arahan gubernur kata dia, bersifat menyeluruh dan harus dilaksanakan dalam waktu cepat.

"Intinya beliau menyampaikan bahwa seluruh aset Pemprov ini harus dievaluasi, seperti itu. Secepatnya," ujar Norman di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa 20 Januari 2026.

Sebagai tindak lanjut kata dia, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman akan membentuk tim khusus penataan aset. Tim ini akan bertugas mendata ulang, menelaah skema pemanfaatan, hingga menindaklanjuti hasil evaluasi sesuai arahan gubernur.

Norman menegaskan, evaluasi tidak hanya menyasar aspek administratif, tetapi juga nilai ekonomis aset. Salah satu fokus utama adalah menilai kembali nilai sewa dan kontribusi riil aset terhadap keuangan daerah.

"Ya, dievaluasi. Dievaluasi semuanya. Salah satunya ya nilai sewa. Selain penertiban ya intinya optimalisasi pendapatan kita juga," ucapnya.

Meski demikian, Pemprov Jabar belum menghitung potensi tambahan PAD dari kebijakan ini. Menurut Norman, optimalisasi aset merupakan strategi jangka menengah yang memerlukan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh portofolio aset daerah.

"Belum ada kalau untuk nominalnya ya. Karena kita kan harus-harus melihat secara [utuh]. Pokoknya semua aset Pemprov yang dikerjasamakan maupun yang disewakan dievaluasi, intinya seperti itu," katanya.

Sejumlah aset bernilai besar, yang selama ini dikelola melalui skema kerja sama dengan pihak swasta turut masuk radar evaluasi. Di antaranya Hotel Pullman dan Ibis di kawasan Gasibu, lapangan golf dan hotel Bandung Giri Gahana di Sumedang, lapangan golf Arcamanik, serta Pondok Wisata Pangandaran.

"Untuk yang dikerjasamakan kan yang besar ada empat ya," ungkapnya.

Tak hanya membedah kerja sama lama, Pemprov Jabar juga membuka ruang pemanfaatan aset untuk mendukung program strategis nasional. Salah satunya peluang kerja sama dengan pemerintah pusat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya untuk kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Ya bisa. Nanti sesuai regulasi kan setiap pemohon ya, yang menggunakan aset milik pemerintah, baik Pemkab, Pemkot, Pemprov, itu diperkenankan dengan sewa," tuturnya. ***