FGHN Kabupaten Bogor Minta ke Asmawa Tosepu, 2.300 Guru Honorer Diangkat Menjadi P3K

Ketua Forum Guru Honorer Negeri atau FGHN Kabupaten Bogor Esa Saputra meminta Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu bisa mengangkat 2.303 anggotanya menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

FGHN Kabupaten Bogor Minta ke Asmawa Tosepu, 2.300 Guru Honorer Diangkat Menjadi P3K
Dari kuota 2.335 P3K yang bakal diangkat pada 2024 hanya 800 guru honorer saja yang akan diangkat. Lantaran hal itu, FGHN Kabupaten Bogor kecewa. (reza zurifwan)

INILAHKORAN, Bogor - Ketua Forum guru honorer Negeri atau FGHN Kabupaten Bogor Esa Saputra meminta Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu bisa mengangkat 2.303 anggotanya menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Hal itu karena, dari kuota 2.335 P3K yang bakal diangkat pada 2024 hanya 800 guru honorer saja yang akan diangkat. Lantaran hal itu, FGHN Kabupaten Bogor kecewa.

"Hari ini kami menuntut 2.303 anggota FGHN Kabupaten Bogor yang sudah passing grade atau lolos batas nilai minimal pengangkatan P3K, sementara dari kabar yang beredar dari kuota 2.335 P3K yang bakal diangkat pada hari ini hanya 800 guru honorer saja yang akan diangkat," pinta Esa Saputra kepada wartawan, Kamis, 30 Mei 2024.

Esa Saputra berharap Pemkab Bogor tidak lagi beralasan terjadi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), karena APBD Kabupaten Bogor pada 2024 masih cukup besar yaitu Rp10 trilun.

"Dari APBD Rp10 triliun, 30 persennya harus untuk bidang pendidikan atau sekitar Rp3,3 triliun. Kami menilai besarnya anggaran itu cukup untuk mengangkat guru honorer yang memenuhi passing grade menjadi P3K," harapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Wawan Hikal Kurdi berpendapat Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengangkat 2.303 guru honorer yang sudah passing grade diangkat menjadi P3K.

"Anggaran defisit itu kan harus dilihat, diteliti dan ditelaah. Peran guru honorer ini untuk pembangunan indeks pembangunan manusia hingga harus diusahakan dan dilantik menjadi P3K," jelas Wawan Hikal Kurdi.

Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) itu pun mengaku akan memanggil Dinas Pendidikan dan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) untuk menjawab tuntutan para guru honorer.

"Pemkab Bogor bisa lakukan efesiensi anggaran, dari perjalanan dinas, makan minum dan lainnya. Saya akan panggil mereka untuk membahas hal ini karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang harus kita prioritaskan atau di akomodir kebutuhannya," tukas Wawan Hikal Kurdi. (reza zurifwan)


Editor : Doni Ramdhani