Gaji 3.823 Honorer Jabar Mandek Dua Bulan, Disdik Akui Terkendala Edaran Menpan RB
Sebanyak 3.823 tenaga non ASN mulai dari guru, tenaga tata usaha, hingga petugas keamanan dan kebersihan belum menerima gaji selama dua bulan.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Ribuan tenaga honorer di sektor pendidikan Jawa Barat harus menelan ketidakpastian. Sebanyak 3.823 tenaga non ASN mulai dari guru, tenaga tata usaha, hingga petugas keamanan dan kebersihan belum menerima gaji selama dua bulan, yakni Maret dan April.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto mengungkapkan, keterlambatan pembayaran bukan disebabkan persoalan teknis semata, melainkan tersandung regulasi dari pemerintah pusat.
“Iya jadi kita belum bisa membayarkan gajinya karena terbentur edaran Menpan RB," ujar Purwanto di Kota Bandung, Rabu (22/4/2026).
Situasi ini membuat pemerintah daerah belum bisa mengambil langkah cepat, meski para honorer tetap bekerja seperti biasa dan kebutuhan tenaga di sekolah tidak bisa ditunda. Disdik Jabar kini tengah mencari formulasi agar pembayaran tetap bisa dilakukan tanpa melanggar aturan.
“Solusinya lagi dicari saran, nanti seperti apa sarannya. Yang jelas mereka sudah bekerja dan sekolah juga membutuhkan, kita cari skema pembayarannya seperti apa," ucapnya.
Di tengah tekanan tersebut, Disdik juga melakukan penataan ulang tenaga honorer, khususnya guru, dengan pendekatan distribusi beban kerja. Skema ini dilakukan untuk menutup kekurangan pengajar di sejumlah mata pelajaran.
“Jadi seperti guru bahasa Indonesia, itu enggak bisa ngajar yang lain, kekurangannya jadi diisi oleh yang lain, tergantung pelajaran. Sambil kita lihat yang kekurangan beban kerja, tapi rata-rata sudah di atas 24 jam mengajar," katanya.
Namun, langkah optimalisasi ini belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar. Kebutuhan tenaga pendidik di Jawa Barat masih tinggi, sementara setiap tahun terjadi gelombang pensiun yang signifikan.
“Tiap tahun ada yang pensiun, rata-rata 1.700 per tahun, masa tidak diisi dan ini problem yang harusnya selesai oleh negara
Purwanto menegaskan, opsi rekrutmen baru tetap harus mempertimbangkan nasib tenaga honorer yang sudah mengabdi," tuturnya.
Sebab itu, pemerintah daerah memilih memaksimalkan sumber daya yang ada sebelum membuka penerimaan baru. Meski secara ideal, kebutuhan guru diperkirakan mencapai sekitar 60 ribu orang.
“Rekrutmen baru juga harus memikirkan yang sedang bekerja. Memaksimalkan dulu yang ini, kalau ini bisa dioptimalkan makin bagus," ujarnya. ***
Editor : JakaPermana

