Pastikan Penerima STB Gratis Tepat Sasaran, Pemprov Sulteng Verifikasi Ulang DTKS

INILAHKORAN, Palu-  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan verifikasi ulang data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk mengoptimalkan pendistribusian "set top box" (STB) gratis.

Seperti diketahui, STB gratis yang disebar pemerintah jadi upaya terpenting untuk memuluskan program Analog Switch Off (ASO) 2022.

ASO 2022 adalah upaya pemerintah menyuntik mati siaran TV Analog untuk kemudian beralih pada siaran digital di Indonesia. Tahap pertama program ini sudah dilakukan pemerintah pada April 2022 lalu. 

Baca Juga: Muluskan ASO 2022, Sebanyak 6,7 STB Segera Disalurkan ke RTM di Seluruh Indonesia

Sementara itu, ASO 2022 tahap kedua rencananya diberlakukan pada Agustus mendatang, diantaranya untuk wilayah Jabodetabek, Bandung Raya, Medan, Semarang, Yogyakarta, hingga Surabaya.

"Berdasarkan hasil rapat via zoom akan dilakukan validasi ulang DTKS untuk melihat apakah data tersebut masih sesuai dengan kondisi riil sehingga penerima STB gratis benar-benar masuk kategori keluarga miskin," kata Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Diskominfo Sulteng Hasim saat dihubungi di Palu Jumat 17 Juni 2022.

Verifikasi dan validasi data terkait rumah tangga miskin (RTM) penerima STB gratis akan dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMK), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

"Setelah itu akan diterbitkan keputusan yang menetapkan data penerima STB gratis dari pemerintah," sebut Hasim.

Baca Juga: ASO Tahap 2 Tinggal Dua Bulan Lagi, Yuk Belajar Cara Pasang STB untuk Dapat Siaran Digital

Ia mengatakan STB gratis tahap satu didistribusikan untuk 15 kecamatan di Kabupaten Sigi dan 8 kecamatan di Kota Palu.

Hasim menjelaskan salah satu persiapan pelaksanaan ASO, yaitu pemberian alat bantu penerimaan siaran TV digital berupa STB kepada RTM pemilik TV analog yang terdata dalam DTKS..

"Sesuai Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 maka penyediaan dan distribusi STB berasal dari lembaga penyiaran swasta (LPS) penyelenggara "multipleksing" dan dapat berasal dari pemerintah," terangnya.

Pendistribusian bantuan STB gratis yang berasal dari LPS penyelenggaraan "multipleksing" dilaksanakan masing-masing LPS. Di sisi lain, bantuan STB yang berasal dari pemerintah dilaksanakan PT Pos Indonesia.

Baca Juga: Warga Bandung Raya Siap-siap! ASO 2022 Tahap 2 Tinggal Dua Bulan Lagi

"Sebelumnya pendistribusian STB gratis tahap satu yang dilakukan hingga 30 April 2022 ditunda," kata Hasim.

Urgensi

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI, Rosarita Niken Widiastuti menjelaskan lima urgensi digitalisasi penyiaran. 

Pertama kepentingan publik untuk memperoleh penyiaran yang berkualitas, lalu efisiensi penggunaan frekuensi guna mendorong ekonomi digital dan industri era 4.0, serta penataan frekuansi guna mendorong ekonomi digital dan idustri di era 4.0.

"Selanjutnya, tersedia divital deviden untuk alokasi frekuansi broadband 5G yang akan digunakan, dan menghidnari sengketa dengan negara-negara tetangga yang disebabkan intervensi spektrum frekuensi di wilayah-wilayah perbatasan, serta keragaman konten televisi," beber Rosarita Niken Widiastuti.

Baca Juga: Spoiler Why Her? Episode 7: Tangis Oh Soo Jae Tumpah, Gong Chan Tahu Ketakutan Professornya

DPR RI sendiri mendukung penuh program ASO 2022. Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid berharap, migrasi ke siaran TV digital membuat masyarakat Indonesia semakin kreatif terhadap konten digital.

Ia menilai peralihan tv digital ini juga dapat memunculkan keragaman kepemilikan saluran TV digital. Ia juga memprediksi nanti akan ada pemain baru di industri pertelevisian dapat lebih mudah masuk.

“Manfaatnya demokratisasi akan menjadi lebih baik. Siaran TV digital mendorong keragaman konten. Dengan demikian ada beragam informasi, lebih kaya pemikirannya karena banyak konten siaran yang diharapkan,” kata Meutya.***(Tantan Sulton)