Genjot PAD, Legislator Jabar Dorong Optimalisasi Aset

INILAHKORAN.ID - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat MQ Iswara mendorong pemerintah provinsi untuk mengoptimalisasi aset yang ada, guna menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).

Iswara mengatakan, aset yang dimiliki Pemprov Jabar, baik yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) maupun BUMD, harus bisa dimaksimalkan untuk menambah fiskal daerah.

Mengingat kata Iswara, pemanfaatan aset seperti lahan maupun bangunan melalui skema sewa, berpotensi sangat besar untuk menambah PAD Jawa Barat.

Terlebih jumlahnya pun sangat banyak, seperti lahan yang jumlahnya mencapai 5.680 bidang di seluruh Jawa Barat.

"Kami berharap, aset-aset Pemprov ini bisa dioptimalkan pemanfaatannya. Itu harua menjadi salah satu sumber pendapatan," ujar Iswara dikutip Kamis 1 Januari 2025.

Sehingga kelak kata dia, sumber APBD Jabar tidak hanya mengandalkan pemasukan dari pajak kendaraan bermotor (PKB), deviden BUMD, retribusi dan pajak lainnya semata.

Melainkan ada pemasukan lain untuk APBD dari pengelolaan aset, guna mengakselerasi pembangunan di Jawa Barat. Mengingat saat ini, tengah digenjot belanja modal seperti pembangunan infrastruktur, baik jalan, sekolah maupun di sektor kesehatan.

"Menjadi sumber pendapatan. Baik itu nanti lain-lain PAD yang sah atau dari laba bersih BUMD. Kami berharap seperti itu," tandasnya.

Sebelumnya, persoalan tata kelola aset ini sempat menjadi masalah. Sebab untuk lahan kata Wakil Gubernur Erwan Setiawan, dari 5.680 aset milik Pemprov Jabar. Sekitar tiga ribuan aset belum bersertifikat.

Sejak 1945 lanjut Erwan, sertifikasi aset belum sepenuhnya selesai. Dia berharap, ini dapat segera diinventarisir dan diselesaikan dalam waktu dekat.

"Itu dari tahun 1945 sudah, diantaranya irigasi, jalan wilayah yang belum sepenuhnya kita bersertifikat. Tapi In syaa Allah kita akan segera menginventarisasi itu semua apa yang menjadi jadi kendala," ujarnya.

Total aset Pemprov Jabar kata dia, sejauh ini ada 5.680 bidang. Dimana baru tersertifikasi hingga saat ini, di angka 2.431 bidang.

"Sedangkan yang belum tersertifikat ada 3.249 bidang," ucapnya.

Maka dari itu, dirinya mendesak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar untuk segera menindaklanjuti, supaya jangan sampai ada aset milik Pemprov yang hilang.

Dia menargetkan, dalam tiga tahun ke depan seluruh aset milik Pemprov Jabar sudah tersertifikasi.

"Target tahun 2025 ini adalah 538 bidang, tahun 2026 nanti 1.478 bidang dan target 2027, 1.233 bidang. Sehingga dalam tiga tahun ke depan, ini semua aset-aset kita sudah bersertifikat," tandasnya.