Gubernur Dedi Mulyadi Optimistis Mampu Hemat Rp6 Triliun dari APBD 2025, Ini Peruntukannya...

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM kembali menyinggung soal efisiensi, usai dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 20 Februari 2025.

KDM mengatakan, efisiensi yang dilakukan bukan memotong anggaran, melainkan mengalihkan belanja dari yang tidak penting ke penting.

"Belanja pesta dan hura-hura, jadi belanja yang bermanfaat. Belanja jadi kebutuhan masyarakat," ujar KDM usai pelantikan.

Dia melanjutkan, selama satu bulan terakhir bersama tim transisi berjumlah 11 orang yang diketuai Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Bapenda Jabar Dedi Mulyadi, didapati bahwa belanja anggaran yang tidak penting mencapai Rp5,5 triliun.

"Dan kita bisa (koreksi) mencapai Rp6 triliun, dalam waktu dua hari ke depan. Sambil melakukan kegiatan retret di Magelang," ucapnya.

Peruntukannya dari target efisiensi Rp6 triliun ini lanjut KDM, antaranya untuk pembangunan ruang kelas baru SMA di Jabar.

Dimana angka sebelumnya dianggarkan hanya Rp60 miliar menjadi Rp1,2 triliun, untuk membangun 3.333 ruang kelas baru.

"Membangun sekolah baru dan membebaskan tanah-tanah untuk pembangunan sekolah di Jawa Barat dalam dua tahun ke depan," kata KDM.

Sebab lanjut dia, sejatinya kebutuhan ruang kelas di Jabar membutuhkan anggaran sekitar Rp4,2 triliun dan akan direalisasikan maksimal pada 2027 mendatang.

Selanjutnya kata KDM, anggaran hasil efisiensi diperuntukkan untuk belanja infrastruktur jalan. Dari sebelumnya Rp600 miliar, dikatrol Rp2,4 triliun pada APBD 2025.

"Karena investasi tak mungkin berkembang, kalau investasi tak memadai," imbuhnya.

Kemudian kata KDM, penghematan ini juga untuk elektrifikasi masyarakat tidak mampu di Jabar. Sebab klaim dia, hampir 200 ribu rumah masyarakat Jabar belum dialiri listrik.

"Anggaran diubah, dari Rp20 miliar menjadi 350 miliar," ucapnya.

Selain itu, program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu), juga akan dinaikkan menjadi Rp40-60 juta tiap rumah. Sehingga alokasi dari Rp20 miliar menjadi Rp120 miliar.

"Kami juga membangun rumah sakit dan Puskesmas baru, menyiapkan mobil ambulans. Kita belanja 200 unit di daerah terpencil, sehingga bisa layani ke daerah terpencil dan menyiapkan dokter serta kelengkapan alat di mobil tersebut," paparnya.

Harapannya, melalui sejumlah kebijakan ini dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat Jabar. Mulai dari ketahanan pangan, pendidikan dan jaminan kesehatan.

Selain itu, guna mengakselerasinya Pemprov Jabar kata KDM, juga akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari Rp19 triliun menjadi Rp21 triliun.

"Sehingga belanja jadi Rp33 triliun dan dana alokasi bagi hasil kabupaten/kota itu 100 persen untuk bangun infrastruktur jalan. Tidak boleh digunakan untuk yang lain-lain," ujarnya.

Guna merealisasikan ini kata KDM, banyak yang dipangkas termasuk haknya sebagai Gubernur Jabar, seperti belanja baju dinas dihapus, anggaran perjalanan luar negeri dihapus dan anggaran perjalanan dinas dipangkas dari Rp1,8 miliar menjadi Rp700 juta.

Demikian pula mobil dinas, dimana KDM akan memaksimalkan mobil pribadi atau mobil dinas gubernur terdahulu.

Ini sambung dia bukan pengorbanan, termasuk anggaran belanja seperti studi banding, seminar dan lain-lain. Melainkan upaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Jabar.

"Karena kegiatan begitu, berpuluh tahun tak hasilkan apapun kecuali SPJ (uang akomodasi)," kata dia.

Serupa pula kata KDM, belanja yang menurutnya tidak logis. Seperti belanja pembelian alat telekomunikasi sekolah yang mencapai Rp730 miliar. Sementara untuk pembangunan ruang kelas baru, hanya Rp60 miliar.

"Itu kan aneh. Kelas belum ada, perangkat digital disiapin. Aplikasi-aplikasi kita mulai hapuskan, kalah enggak bermanfaat bagi kepentingan publik," tandasnya. ***