Hasto Bawa-bawa Bung Karno dan Megawati saat Diperiksa KPK

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai penegakan hukum saat ini tidak lebih baik ketimbang masa kolonial maupun orde baru. Hal ini diutarakannya dalam merespons pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut pemeriksaan Hasto sebagai saksi tidak perlu didampingi kuasa hukum.

Hasto Bawa-bawa Bung Karno dan Megawati saat Diperiksa KPK
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto/antarafoto-Bayu Pratama S

INILAHKORAN, Jakarta-Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai penegakan hukum saat ini tidak lebih baik ketimbang masa kolonial maupun orde baru. Hal ini diutarakannya dalam merespons pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut pemeriksaan Hasto sebagai saksi tidak perlu didampingi kuasa hukum.


Ia seakan merasa dirinya sudah setara seperti sang proklamator Ir Soekarno dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, yang juga pernah berurusan dengan aparat penegak hukum. Bedanya kedua tokoh bangsa itu diperbolehkan didampingi pengacara.


"Ketika Bu Megawati berjuang, mengadapi pemerintahan yang otoriter, di mana saat itu, Bu Megawati masih bisa didampingi pengacara. Bung Karno, meskipun hukum kolonial, masih bisa didampingi penasihat hukumnya, Itu banyak dokumennya," kata Hasto di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2024).

Baca Juga : MAKI Anggap Cuma Akal-akalan Soal SYL Diperintah Jokowi buat Korupsi


Hasto menyinggung praktik penegakan hukum era saat ini yang belum lebih baik dibandingkan sebelumnya. Menurutnya, hal ini dikarenakan proses yuridis belakangan ini sering ditunggangi kepentingan pihak tertentu.


"Kini kita setelah merdeka, bagaimana hukum itu bekerja hanya karena persoalan-persoalan yang sering kali ditunggangi oleh berbagai aspek-aspek lainnya," ujarnya.


Oleh karena itu, lanjut Hasto, PDIP menjadikan sekolah partai sebagai tempat belajar menciptakan hukum secara berkeadilan dan tak berpihak ke satu golongan saja. Ia mengatakan hal ini yang mesti dirancang dan dibangun sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa.  "Karena dengan supremasi hukum, dengan meritokrasi, kita mampu menjadi negara yang hebat," ucapnya.

Baca Juga : Tiru Sang Kakak, Kaesang Bagi-bagi Buku Tulis Usai Salat Jumat 


Sementara itu, Hasto juga menyinggung soal tulisan pemikir kebhinekaan Sukidi. Ia mengatakan negara memasuki era kegelapan ketika hukum dipakai untuk kekuasaan. "Ketika suatu negara, hanya dikendalikan oleh hukum yang otoriter untuk kekuasaan sebagaimana tulisan, Dokter Sukidi di Kompas, maka di situlah, awal dan tanda-tanda kegelapan bagi negeri ini," tuturnya.

Halaman :


Editor : JakaPermana