Herman Suryatman Pastikan Dugaan Kecurangan JFLS Terus Didalami

INILAHKORAN, Bandung - Sekda Jabar Herman Suryatman memastikan, dugaan kecurangan dalam program bantuan biaya pendidikan tinggi, Jabar Future Leaders Scholarship (JFLS) terus didalami.

Terlebih, Herman Suryatman mengatakan masalah dugaan kecurangan JFLS itu sudah menjadi atensi Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin dan telah dilakukan rapat koordinasi bersama dengan pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar. 

"Ini sedang kami dalami, Pak Gubernur kemarin kan sudah merapatkan langsung loh. Pak Gubernur sudah merapatkan dengan semua yang terkait termasuk inspektorat," ujar Herman Suryatman baru-baru ini.

Dia sendiri belum mengetahui lebih jelas persoalan atau kecurangan apa saja yang terjadi dalam program ini. Meski begitu, Herman memastikan kasus ini tengah dilakukan pendalaman.

"Sekarang inspektorat sedang mendalami ke Dinas Pendidikan. Kita lihat aja nanti apakah ada persoalan atau miskomunikasi, apa persoalannya administrasi atau non-administrasi nanti kita lihat," katanya. 

Laporan hasil pendalaman kasus ini nantinya akan disampaikan langsung ke Pj Gubernur Jabar. Menurutnya, kecurangan ini sifatnya masih dalam dugaan, adapun untuk nanti apakah ada pelanggaran aturan atau ketidak sesuaian masih dalam penanganan Inspektorat. 

"Jangan menjudgje dulu karena ini kan baru dugaan, baru perkiraan. Nanti inspektorat akan melaporkan ke Pak Gubernur apa yang terjadi. Apa masalah administrasi dan sebagainya," katanya. 

"Tentu nanti solusinya sesuai dengan permasalahan hasil pendalaman inspektorat. Oke, harus fair," ucap Herman Suryatman.

Diketahui, Jabar Future Leaders Scholarship ini merupakan program yang digagas mantan Gubernur Ridwan Kamil. Program yang sudah berjalan selama tiga tahun lebih ini diperuntukkan kepada masyarakat yang tengah menempuh pendidikan di perguruan tinggi baik berprestasi di bidang akademik dan nonakademik.

Pada tahun ini, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin turut mendapatkan laporan dan langsung melakukan evaluasi. Hasilnya, di lapangan ditemukan ada proses tidak transparan dalam penyaluran progam ini. Ia meminta agar Inspektorat dan Satpol PP Jabar menindaklanjuti temuan ini. 

"Kemarin kami evaluasi, jadi memang harus lebih transparan. Memang sudah pengumuman tapi tidak menutup kemungkinan bisa dianulir atau tidak. Tapi kami melihat dalam prosesnya ada ketidaktransparanan," kata Bey di Gedung Sate, Bandung, Selasa 22 Oktober 2024.

Kepala Satpol PP Jabar Ade Afriandi memastikan akan memproses dan menindaklanjuti temuan ini. Hal ini juga sesuai amanah UU 23/2014 Pasal 255 ayat 1, dimana pihaknya diperkenankan melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah (Perda). Termasuk pemeriksaan kepada perorangan, badan publik dan ASN.

"Kami dalam proses menunggu dan mempelajari. Nanti kalau dengan Inspektorat ternyata ditemukan pelanggaran, kami akan melajukan lidik terhadap masalah yang dilaporkan," tandasnya.