IAW Kritik Soal Coretax Minta Soal Transparansi

INILAHKORAN.ID – Indonesian Audit Watch (IAW) menyebut, gangguan Coretax seperti soal error, integrator, hingga migrasi data justru menutup fakta yang jauh lebih mendasar. Sistem perpajakan nasional itu sejak awal dibangun di atas perencanaan yang cacat, tidak transparan, dan sarat konflik kepentingan.

Menurut IAW, isu yang selama ini bergulir seolah hanya berkutat pada vendor dan teknologi. Padahal, problem utamanya berada pada hulu, tahap perancangan yang tidak pernah dibuka ke publik. Maka dari itu, pihaknya mendesak transparansi Coretax.

Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus menilai, pemerintah telah menampilkan Coretax sebagai proyek modernisasi yang sukses, padahal keberjalanannya bertumpu pada rangkaian kerja darurat yang tidak pernah diungkap.

“Di hadapan kamera, Coretax hari ini dipamerkan seperti piala lomba tujuhbelasan. Padahal sistem ini sejak lahir tidak dibesarkan perencanaan yang sehat, melainkan rangkaian krisis yang terus-menerus dipadamkan,” kata Iskandar dalam keterangannya, Senin 8 Desember 2025.

Ia menegaskan, meski legalitas proyek ini kokoh, proses penyusunan kerangka teknisnya justru dinilai cacat tata kelola. Dokumen spesifikasi disusun dengan cara yang menyingkirkan kompetisi sehat dan membuat industri nasional tidak punya ruang sejak awal.

“Secara hukum, proyek ini sah. Namun secara tata kelola, sejak awal sudah pincang. Hasilnya mudah ditebak, bahwa perusahaan dalam negeri tersingkir bahkan sebelum pertandingan dimulai,” ujarnya.

Menurut Iskandar, pihak yang merancang spesifikasi memiliki posisi menentukan dalam pemilihan pelaksana proyek. Pola seperti ini dalam audit publik disebut sebagai indikator kuat adanya potensi konflik kepentingan yang tidak pernah diusut.

IAW menyoroti fakta bahwa LG CNS (Korea Selatan) dan Qualysoft (Austria), yang kini disorot publik, justru bukan pihak yang membuat desain awal Coretax. Mereka dipasang ketika pandemi memuncak pada 2020 dan harus bekerja di atas pondasi yang sudah bermasalah.

“Artinya, sejak hari pertama, sistem integrator ini bekerja di atas fondasi yang tidak mereka rancang, tidak mereka rumuskan, dan tidak mereka tentukan sendiri,” tegas Iskandar.

Target waktu yang politis, spesifikasi teknis yang tidak matang, serta pola pengawasan yang berfokus pada kontrak membuat vendor berada pada posisi paling mudah disalahkan. Padahal kesalahan fundamental kata IAW, justru sudah terjadi jauh sebelum mereka masuk.

“Ini seperti menyalahkan tukang karena rumah roboh, padahal gambar denahnya dibuat di meja lelang,” ucapnya.

Keputusan mempercepat migrasi data saat pandemi membuat kelemahan desain Coretax benar-benar terlihat. Gangguan layanan, kekacauan pelaporan, dan tekanan publik meningkat tajam.

Iskandar menyebut LG CNS dan Qualysoft pada akhirnya lebih banyak bertindak sebagai 'pemadam kebakaran' daripada pembangun sistem.

“Di fase inilah peran LG CNS dan Qualysoft justru berubah. Dari sekadar pelaksana kontrak, menjadi pemadam kebakaran. Dari pembangun sistem ideal di atas kertas, menjadi penjahit kebocoran darurat di lapangan,” katanya.

Ia menegaskan, ASN Ditjen Pajak adalah faktor utama yang membuat layanan pajak tidak lumpuh total.

“Ini seperti kapal bocor yang selamat karena awaknya berenang sambil menimba air, lalu galangan kapalnya tampil paling depan mengklaim diri sebagai pembuat kapal terbaik,” ujarnya.

Dari perspektif administrasi negara, IAW menyebut ada masalah serius yang diabaikan pemerintah. Cacat desain pada tahap perencanaan tidak pernah dievaluasi. Publik tidak pernah diberi akses untuk menilai, dan negara mewariskan standar tata kelola yang disebut jauh dari prinsip kehati-hatian.

“Coretax hari ini memang berdiri juga. Namun ia berdiri di atas warisan konflik kepentingan, desain pesanan, serta standar yang sejak awal menjauhkan kedaulatan teknologi nasional,” jelasnya.

IAW menegaskan kritik mereka bukanlah serangan personal, melainkan evaluasi struktural terhadap proyek strategis nasional yang berpengaruh langsung pada ekonomi negara.

“Coretax bukan selamat karena dirancang dengan benar, tetapi karena terlalu strategis untuk dibiarkan gagal,” ujarnya.

Iskandar pun mengingatkan, agar pemerintah membuka cacat perencanaan ke ruang publik sebagai bentuk transparansi publik.

“Dan bangsa yang membiasakan diri memoles kegagalan, akan kesulitan membedakan antara prestasi sejati dan etalase prestasi palsu,” tandasnya.