Ikuti Kepgub, BPBD KBB Tetapkan Siaga Kekeringan dan Karhutla

INILAHKORAN.ID - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menetapkan siaga kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) selama musim kemarau 2026. 
Penetapan status siaga tersebut menindaklanjuti penetapan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk mengantisipasi dampak buruk musim kemarau yang diprediksi berlangsung panjang sepanjang tahun 2026. 

Kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 360/Kep.307-BPBD/2026 ini berlaku efektif mulai 1 Juli hingga 30 September 2026, dan menjadi landasan utama bagi pemerintah kabupaten untuk mematangkan strategi serta memobilisasi seluruh sumber daya yang dimiliki demi melindungi masyarakat dari ancaman krisis air dan kebakaran lahan.

Plt Kepala BPBD KBB, Duddy Prabowo menjelaskan, langkah antisipasi ini bukan tanpa dasar, mengingat catatan sejarah menunjukkan sejumlah wilayah di Bandung Barat sangat rentan mengalami kekeringan saat curah hujan menurun drastis. 

"Di tahun 2023 lalu, setidaknya delapan kecamatan terdampak cukup parah, meliputi Cisarua, Ngamprah, Padalarang, Cipatat, Cipeundeuy, Cikalongwetan, Rongga, dan Gununghalu," kata Duddy, Rabu (1/7/2026).

Sementara pada 2024, lanjut Duddy, wilayah yang mengalami nasib serupa meliputi Batujajar, Ngamprah, Padalarang, Cipatat, Cisarua, Cikalongwetan, dan Cipeundeuy. 

Menurutnya, pola berulang ini menjadi peringatan dini agar persiapan dilakukan jauh lebih matang dan terarah.

“Berdasarkan data dan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, ancaman kekeringan selalu nyata. Maka mulai 1 Juli hingga akhir September 2026, kami menetapkan status siaga penuh,” tuturnya.

Untuk memastikan penanganan yang cepat dan tepat sasaran jika bencana terjadi, terang Duddy, BPBD KBB telah menyiapkan kekuatan operasional yang siap dikerahkan kapan saja. 

Sebanyak 20 personel telah disiagakan secara khusus, didukung oleh tiga unit mobil tangki air yang siap dimobilisasi untuk mendistribusikan bantuan air bersih ke titik-titik yang paling membutuhkan. 

"Kesiapan personel dan sarana ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam meminimalkan dampak kekeringan yang kerap mengganggu aktivitas dan kebutuhan dasar warga di sejumlah kecamatan rawan tersebut," pungkasnya.