Imbas Kebijakan Dedi Mulyadi Izinkan Sekolah Negeri Terima 50 Rombel, Sekolah Swasta di Lembang Terancam Gulung Tikar 

INILAHKORAN, Ngamprah - Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengizinkan sekolah negeri menerima 50 rombongan belajar (rombel) menuai kecaman dan penolakan di berbagai daerah.

Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai mengancam keberlangsungan sekolah swasta lantaran minimnya peminat pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2025-2026.

Seperti di SMA Mekarwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang hingga kini baru menerima sepuluh pendaftar. Minimnya pendaftaran siswa baru ini telah dirasakan sejak pemberlakuan sistem zonasi.

"Terus terang sejak diberlakukan zonasi, jumlah pendaftar terus menurun. Sekarang lebih parah pascakeluar kebijakan gubernur," kata Ketua Yayasan Mekarwangi Lembang, Ayi Enoh kepada wartawan.

Total, sebut Ayi, peserta didik SMA Mekarwangi hanya kurang lebih 67 orang ditambah calon siswa tahun ini yang mendaftar. 

Padahal, sambung Ayi, pihaknya sudah gencar promosi hingga menggratiskan siswa dari kalangan tidak mampu.

"Sekolah kami sudah akreditasi A, pendaftaran dipermudah, iuran bulanan murah, bahkan kita juga gratiskan siswa tidak mampu," ungkapnya.

Ayi mengungkapkan, kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga turut dirasakan para guru yang mengajar. Imbasnya, mereka terancam menganggur jika kondisi ini terus dibiarkan.

"Jumlah guru dengan tenaga pengajar SMP ada 20 orangan, beberapa guru nanti dari mana yayasan mau menggaji. Ya kalau begini, sekolah juga terancam bangkrut," paparnya.

Kondisi yang sama juga turut dirasakan pengelola SMK Taruna Lembang. Tak jauh berbeda, jumlah calon siswa yang mendaftar di sekolah yang berlokasi di Jalam Baruajak, Kecamatan Lembang ini masih di bawah 15 orang.

"Tahun ini pendaftarnya sangat minim, baru 10 orang kalau enggak salah. Kami juga punya keterbatasan sarana karena sejak berdiri, belum pernah menerima bantuan pembangunan atau rehabilitasi gedung dari pemerintah," kata Ketua Yayasan Al Musyawarah, Undang Abdurahman. 

Saat ini, terang Undang, sekolah swasta harus bersaing dengan banyaknya sekolah swasta baru yang memiliki jurusan lebih banyak dan variatif sesuai keinginan siswa.

"Dulu kami punya jurusan Keperawatan, tapi karena kalah bersaing sekarang hanya tersisa jurusan Farmasi saja," ungkapnya.

Menurutnya, fenomena ini merupakan dampak dari tidak adanya kebijakan zonasi atau distribusi siswa untuk sekolah swasta. 

Akibatnya, terjadi perebutan siswa antar-sekolah swasta, dan sekolah kecil yang minim fasilitas menjadi yang paling dirugikan.

"Kalau tidak ada keberpihakan pemerintah, maka sekolah-sekolah seperti kami hanya tinggal menunggu waktu untuk gulung tikar," ujarnya.

"Selain itu, ini juga bukan hanya soal sekolah, tapi juga soal hak anak untuk mendapat pendidikan yang merata dan adil," pungkasnya.*** (agus satia negara)