Infrastruktur di Kabupaten Cirebon Jadi Prioritas Pembangunan 2027

INILAHKORAN.ID - DPRD Kabupaten Cirebon menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027. 

Dalam forum tersebut, infrastruktur Kabupaten Cirebon ditegaskan tetap menjadi prioritas utama pembangunan daerah.

Salah satu isu yang mengemuka adalah perbaikan jalan di Kabupaten Cirebon yang total panjangnya mencapai sekitar 1.240 kilometer.

Pemerintahan daerah mengakui pembenahan infrastruktur jalan membutuhkan proses jangka panjang dengan penganggaran bertahap setiap tahun.

“Jalan itu kan cukup panjang, tapi kita upayakan tertangani,” ujar Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman usai paripurna, Selasa 3 Maret 2026.

Agus menyampaikan, selain fokus pada pembangunan fisik, pemerintahan daerah juga menaruh perhatian pada sektor pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari perbaikan sarana fisik, tetapi juga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan progres pembangunan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon.

“Kami berkomitmen untuk terus berbenah demi memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Cirebon,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses anggota dewan dengan program prioritas daerah. Sedangkan proses sinkronisasi dilakukan bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida).

Agus menilai komunikasi intensif antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci agar setiap usulan tetap sejalan dengan visi-misi daerah yang dikenal dengan slogan “Beriman”.

“Sinergitas dengan DPRD ini sangat mendukung untuk tercapainya visi misi yang sudah disampaikan kepada masyarakat. Tentunya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon,” akunya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Sophi Zulfia mengatakan pihaknya telah menyampaikan pokok-pokok pikiran untuk tahun 2027 yang mencakup perbaikan infrastruktur, penguatan sistem penanggulangan banjir, serta peningkatan layanan kesehatan.

Sophi menambahkan, penetapan prioritas tersebut merupakan respons atas kebutuhan mendasar masyarakat yang paling banyak dikeluhkan.

Penyusunan pokok-pokok pikiran dewan dilakukan melalui riset, audiensi dengan konstituen, hingga inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan kondisi riil di lapangan.