Ini Grafik Neraca Keuangan Kabupaten Bogor Tahun 2025 - 2026

INILAHKORAN, Bogor - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD - P) 2025 Kabupaten Bogor sudah tidak defisit lagi.

Sempat defisit Rp 774 miliar, lalu turun Rp 523 miliar, kini tidak ada lagi defisit di neraca keuangan daerah.

APBD - P tersebut pun sedang diselaraskan oleh eksekutif dengan legislatif, sebelum diketuk dan disahkan di rapat paripurna  DPRD Kabupaten Bogor.

"Untuk APBD - P Tahun 2025, sudah tidak terjadi lagi defisit, karena ada penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga ada langkah - langkah efesiensi," ujar Plt Kepala 
Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bogor Achmad Wildan kepada wartawan, Kamis, 25 September 2025.

Sedangkan untuk Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, yang sebelumnya defisit Rp 2,5 triliun.

Kini, setelah diselaraskan sudah turun defisitnya menjadi Rp 1,5 triliun.

"RAPBD Tahun 2026, masih terjadi defisit, walaupun nilainya turun, tepatnya Rp 1,5 triliun. Hal itu, karena kami masih mengusahakan agar UHC atau Universal Health Coverage (Cakupan Kesehatan Semesta) masyarakat Kabupaten Bogor bisa kita lakukan 100 persen," tutur Achmad Wildan.

Sebelumnya, Nota kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran  dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026 masih menyisakan defisit Rp 2,5 Triliun.

Hal itu dituturkan, Wabup Bogor Jaro Ade pada  saat menyampaikan Rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna di DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong.

Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026 masih defisit Rp 2,5 triliun, dimana pendapatan daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp 8,797 triliun

Dimana, sumber pendapatan daerahnya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan sebesar Rp 5,165 triliun dan dana transfer diproyeksikan sebesar Rp 3,632 triliun.

Sementara komponen belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp 11,627 triliun, proyeksi belanja daerah meliputi belanja operasi sebesar Rp 8,170 triliun, proyeksi belanja modal sebesar Rp 2,039 triliun, proyeksi belanja tidak terduga sebesar Rp 103,147 miliar dan proyeksi belanja transfer sebesar Rp 1,314 triliunan.

"Mencermati besaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan netto sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka masih terdapat defisit yang belum dapat ditutupi oleh pembiayaan netto sebesar 2, 513 triliun," ujar Jaro Ade.***