Ini Respon Pemprov Jabar Tanggapi Fenomena Pelajar Hamil Luar Nikah

INILAHKORAN, Bandung – Masyarakat Indonesia baru-baru ini digegerkan dengan adanya kasus ratusan pelajar yang hamil dan meminta dispensasi nikah di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kejadian ini nyatanya menyita perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebab bukan tidak mungkin situasi yang sama dapat terjadi.

Mengingat Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia, dengan hampir 50 juta jiwa. Terlebih beberapa waktu lalu insiden ini sempat terjadi di Kabupaten Indramayu, tentunya menjadi peringatan bagi Pemprov untuk lebih waspada dan melakukan mitigasi agar tidak terulang melalui edukasi.

Gubernur Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya akan mengkaji lebih lanjut fenomena ini sebagai upaya preventif dan dipastikan berimbang agar tidak merugikan salah satu pihak, juga tanpa melanggaran peraturan yang berlaku di Indonesia khususnya terkait masalah anak.

“Sedang kita kaji. Pada dasarnya semua yang nanti diputuskan adalah yang terbaik bagi individu-individunya, tanpa harus melanggar peraturan perundang-undangan yang sudah dijadikan kesepakatan,” ujarnya belum lama ini.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dedi Supandi memaparkan, bila kejadian serupa terjadi di Jawa Barat sudah dipastikan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) akan sigap menanganinya. Hanya saja pihaknya memastikan, pendidikan anak tetap harus dilanjutkan kendati dalam situasi tersebut. Meski diakuinya pasti akan ada penyesuaian, karena adanya dispensasi baik ketika menikah maupun mendekati waktu kelahiran.

“Dinas Pendidikan melanjutkan keberlanjutan pendidikan bagi anak sekolah. Jadi nanti kaitan dengan itu (hamil di luar nikah), nanti ada satgas disitu yang diketuai oleh DP3AKB. Upaya dari kita, bagaimana anak didik sekolah bisa melanjutkan pendidikan,” ucapnya.

Terlepas dari itu, Dedi memastikan pihaknya akan terus memberikan edukasi akan pendidikan seks baik di sekolah maupun kolaborasi bersama DP3AKB sebagai bentuk upaya pencegahan secara persuasif, supaya peristiwa pelik ini tidak terjadi di Jawa Barat.

“Sering dilakukan. Kan kaitan dengan misalnya penanganan masalah, bagaimana PPPA, Dinas Perlindungan Anak. Itu ada satgas yang dibentuk, diketuai DP3AKB. Banyak yang kita lakukan. Bahkan sebentar lagi kita akan melaunching sistem anti bully. Jadi bagi siswa se-Jabar, kalau terjadi peristiwa bully dan sebagainya. Silakan (lapor) masukin ke sistem, nanti ditangani langsung. Biar jadi deteksi dini,” tandasnya. (Yuliantono)***