Instruksi Keras Dedi Mulyadi, Semua Perlintasan KA di Jabar Wajib Digital

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bergerak cepat, merespons tragedi kecelakaan Kereta Api di Bekasi. Gubernur Dedi Mulyadi mengeluarkan instruksi tegas, agar seluruh perlintasan Kereta Api di Jabar dipasangi pintu otomatis berbasis digital tanpa pengecualian.

Langkah ini menjadi respons langsung atas kecelakaan maut yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line, di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam lalu. Insiden tersebut menewaskan belasan orang dan mengungkap fakta, bahwa perlintasan di lokasi masih mengandalkan penjagaan manual oleh warga.

Dedi menilai, kondisi itu tidak bisa lagi dibiarkan. Ia langsung memerintahkan Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar untuk mempercepat pemasangan sistem pengaman otomatis di seluruh titik perlintasan, termasuk yang selama ini tidak terdaftar secara resmi.

"Bukan hanya untuk wilayah Kota Bekasi, seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat harus menggunakan pintu lintasan otomatis, baik pintu lintasan yang jalannya resmi maupun tidak resmi. Karena kalau ada musibah, tidak pernah bertanya musibah mana jalan resmi dan mana jalan tidak resmi," ujar Dedi dikutip dari akun media sosialnya, Jumat (1/5/2026).

Tak hanya itu, Dedi juga meminta pengawasan di lapangan tetap diperketat selama masa transisi menuju sistem digital. Petugas diminta siaga penuh hingga seluruh perlintasan dilengkapi teknologi otomatis.

"Terima kasih pada seluruh jajaran, selamat bertugas sampai pintu lintasan menggunakan pengatur lintasan otomatis sehingga tidak perlu lagi dijaga oleh orang," ucapnya.

Menurutnya, penggunaan sistem otomatis menjadi solusi paling rasional untuk menekan risiko kecelakaan. Selain bekerja tanpa henti, sistem ini juga tidak dipengaruhi faktor manusia seperti kelelahan atau kelalaian.

Dengan kebijakan ini, Pemprov Jabar menargetkan seluruh titik rawan, baik resmi maupun ilegal masuk dalam prioritas penanganan. Digitalisasi perlintasan diharapkan mampu memangkas potensi kecelakaan sekaligus meningkatkan rasa aman bagi masyarakat pengguna jalan.

Dedi kembali menegaskan bahwa keselamatan tidak boleh dibedakan berdasarkan status jalan.

"Karena kalau ada musibah, tidak pernah bertanya musibah mana jalan resmi dan mana jalan tidak resmi," tutupnya.***