Iswara Tekankan Peran Media Jaga Stabilitas Sosial di Tengah Arus Informasi Digital

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat MQ Iswara menegaskan pentingnya peran media, dalam menyuarakan aspirasi publik dan menjaga stabilitas sosial di tengah derasnya arus informasi digital yang kian cepat dan tak terbendung.

Iswara Tekankan Peran Media Jaga Stabilitas Sosial di Tengah Arus Informasi Digital
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat MQ Iswara menegaskan pentingnya peran media, dalam menyuarakan aspirasi publik dan menjaga stabilitas sosial di tengah derasnya arus informasi digital yang kian cepat dan tak terbendung.

INILAHKORAN, Bandung – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat MQ Iswara menegaskan pentingnya peran media, dalam menyuarakan aspirasi publik dan menjaga stabilitas sosial di tengah derasnya arus informasi digital yang kian cepat dan tak terbendung.

Iswara mengingatkan, kesalahan persepsi yang muncul di media sosial dapat menimbulkan bias hingga memicu ketegangan sosial di masyarakat.

“Fungsi media sangat penting karena masyarakat kini sangat cepat menyerap informasi. Satu judul atau caption bisa langsung membentuk opini publik tanpa membaca isi berita secara utuh,” ujar Iswara dalam acara silaturahmi dengan Jurnalis Hukum Bandung (JHB) di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung baru-baru ini.

Menurutnya, insan pers profesional seperti anggota JHB harus tetap menjadi penjernih informasi di tengah banjir konten digital, bukan justru memperkeruh suasana.

Politisi Partai Golkar itu menilai, banyak masyarakat kini cenderung langsung menyimpulkan pemberitaan hanya dari judul.

“Ketika satu pihak diserang opini negatif, semua ikut membenarkan tanpa memverifikasi. Ini berbahaya,” tegasnya.

Pertemuan antara Iswara dan JHB menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara DPRD dan insan pers dalam menjaga transparansi, mengawal pembangunan, dan mewujudkan ‘Jabar Istimewa’.

Iswara menambahkan, transparansi, edukasi publik, dan pemberitaan berimbang harus menjadi pilar utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.

“Pers dan DPRD harus berjalan beriringan. Karena tanpa pengawasan publik, transparansi hanya menjadi slogan,” tandasnya. ***


Editor : JakaPermana