Jalan Desa Menanti Sentuhan Menuju Harapan

Oleh: Yuliantono

Bagi warga desa, jalan bukan sekadar hamparan aspal atau tanah yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lain.

Jalan adalah urat nadi yang membawa anak-anak menuju sekolah, warga menuju layanan kesehatan, hingga hasil pertanian menuju pasar.

Namun, di sejumlah wilayah Jawa Barat, akses tersebut masih menghadapi persoalan. Kondisi jalan poros desa yang rusak berat membuat mobilitas masyarakat terhambat dan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat menemukan sejumlah kondisi jalan poros desa yang membutuhkan perbaikan setelah melakukan peninjauan di empat kabupaten dalam beberapa waktu terakhir.

Salah satu yang menjadi perhatian berada di Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Jalan yang berada di wilayah perbatasan Jawa Barat dan Banten itu mengalami kerusakan cukup parah.

Dari total panjang jalan sekitar 8.100 meter milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi tersebut, sepanjang 7.550 meter teridentifikasi mengalami rusak berat. Kondisi permukaan jalan mayoritas masih berupa tanah dan batu, sehingga membutuhkan penanganan bertahap sesuai tingkat prioritas.

Kepala DPMD Jawa Barat Ade Afriandi mengatakan, perbaikan jalan tersebut penting karena memiliki fungsi strategis bagi masyarakat sekitar.

“Kondisi permukaan jalan didominasi tanah dan batu. Tingkat kerusakan mulai dari rusak ringan hingga berat, sehingga memerlukan penanganan secara bertahap berdasarkan tingkat prioritas,” kata Ade dalam keterangannya, Senin (13/7).

Jalan tersebut bukan hanya menjadi akses harian warga, tetapi juga jalur penting menuju kawasan Kampung Adat Sunda Kasepuhan Ciptagelar dan Kasepuhan Gelar Alam yang menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark Ciletuh-Palabuhanratu.

Selain mendukung kegiatan adat seperti Upacara Seren Taun, jalur itu juga menjadi penghubung distribusi hasil pertanian, logistik, serta kebutuhan pangan masyarakat.

Karena itu, DPMD Jabar merekomendasikan pembangunan perkerasan jalan melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, hingga partisipasi masyarakat.

(gin)