Jalan Ditata, Keadilan Dijaga

PENERTIBAN ratusan bangunan dan lapak pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Kesambi, Kota Cirebon beberapa waktu menuai reaksi dari masyarakat terdampak.

Jalan Ditata, Keadilan Dijaga
BONGKAR: Kondisi sejumlah lapak PKL di kawasan Kesambi, Kota Cirebon, yang telah dibongkar dalam penertiban bangunan liar. Warga mendukung langkah pemerintah dalam menata kawasan jalan dan bantaran sungai.

Oleh : Maman Suharman

Warga mendukung langkah pemerintah dalam menata kawasan jalan dan bantaran sungai. Namun, mereka meminta penertiban dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih, sekaligus disertai solusi bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal maupun tempat usaha.

Ketua RT 07 RW 04 Kampung Melati, Yuda Barata Wijaya, mengatakan warga pada dasarnya mendukung program pemerintah untuk menata kawasan agar lebih tertib.

Namun, ia meminta seluruh bangunan yang menjadi sasaran penertiban diperlakukan secara merata.

“Kami mendukung penataan, tetapi penertiban harus dilakukan secara merata dan tidak tebang pilih.” ujarnya, Minggu (9/8).

Menurut Yuda, sejumlah warga telah membongkar sendiri lapak dan bangunannya setelah mendapat arahan dari pemerintah.

Namun, ia mengaku masih menemukan bangunan lain, khususnya bangunan permanen, yang belum ditertibkan.

Karena itu, warga meminta pemerintah memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan penertiban, termasuk sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak.

“Warga sudah membongkar sesuai arahan pemerintah.

Kami berharap aturan diterapkan secara adil dan sosialisasinya jelas.” akunya.

Selain penegakan aturan yang adil, Yuda berharap pemerintah memberikan perhatian kepada warga yang terdampak pembongkaran, baik melalui bantuan maupun kompensasi.

“Kami berharap ada bantuan atau kompensasi bagi masyarakat yang terdampak pembongkaran.” pintanya.

Keluhan serupa disampaikan Rani, salah seorang pedagang yang telah berjualan di kawasan Kampung Melati Jabang Bayi, Kesambi, selama lebih dari 30 tahun.

Rani mengaku khawatir kehilangan sumber penghasilan apabila warung yang selama ini menjadi tempatnya mencari nafkah ikut dibongkar.

“Saya sudah berjualan lebih dari 30 tahun. Kalau warung dibongkar, saya bingung harus mencari penghasilan dari mana.” aku Rani.

Rani berharap pemerintah tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga memikirkan keberlangsungan usaha para pedagang yang terdampak.

Sedangkan masyarakat meminta Pemerintah Kota Cirebon menyiapkan lokasi usaha pengganti atau skema kompensasi bagi pedagang yang terdampak.

Dengan demikian, penataan kawasan tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari usaha mereka.

Warga juga berharap pemerintah mengedepankan pendekatan humanis dalam proses penertiban, sehingga tujuan memperbaiki tata ruang dan wajah Kota Cirebon dapat tercapai tanpa mengorbankan mata pencaharian masyarakat.

Tercatat, dalam penertiban bangunan liar di kawasan Jalan Kesambi tersebut, petugas membongkar dan merobohkan sebanyak 317 objek sasaran.

Masyarakat masih diberikan kesempatan untuk mengosongkan bangunan sebelum penertiban dilanjutkan sebagai bagian dari upaya penataan kawasan Kota Cirebon. (bsf )


Editor : Inilahkoran