Jalan Rusak Hambat Ekonomi, DPRD Cirebon Desak Percepatan Perbaikan di Wilayah Timur

Infrastruktur jalan yang rusak parah di sejumlah titik wilayah Cirebon Timur menjadi sorotan serius DPRD Kabupaten Cirebon. Selain menghambat mobilitas warga, kondisi ini dinilai turut memukul aktivitas perekonomian masyarakat setempat.

Jalan Rusak Hambat Ekonomi, DPRD Cirebon Desak Percepatan Perbaikan di Wilayah Timur
Infrastruktur jalan yang rusak parah di sejumlah titik wilayah Cirebon Timur menjadi sorotan serius DPRD Kabupaten Cirebon. Selain menghambat mobilitas warga, kondisi ini dinilai turut memukul aktivitas perekonomian masyarakat setempat.

INILAHKORAN, Cirebon – Infrastruktur jalan yang rusak parah di sejumlah titik wilayah Cirebon Timur menjadi sorotan serius DPRD Kabupaten Cirebon. Selain menghambat mobilitas warga, kondisi ini dinilai turut memukul aktivitas perekonomian masyarakat setempat.

Melalui rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang digelar di ruang Badan Musyawarah, Kamis 10 April 2025, DPRD menuntut adanya langkah konkret dan percepatan perbaikan jalan, khususnya di ruas Sindanglaut–Pabuaran, Kalipasung–Serang, dan Gebangilir–Waled.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, menekannkan desakan ini bukan tanpa alasan. Hasil peninjauan langsung ke lapangan menunjukkan bahwa jalan-jalan tersebut telah lama rusak dan mengganggu akses warga, terutama petani dan pelaku UMKM yang bergantung pada kelancaran transportasi.

“Kami sudah turun langsung dan melihat bagaimana warga kesulitan. jalan rusak ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi soal ekonomi rakyat. Maka kami perjuangkan agar perbaikannya dimasukkan dalam APBD-P tahun ini,”ungkap Sophi.

Menurutnya, awalnya ketiga ruas jalan itu direncanakan dibangun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), namun terkena efisiensi anggaran dari pusat. Untuk itu, DPRD bersama TAPD dan Dinas PUPR bersepakat mengalokasikan anggaran melalui APBD Perubahan (APBD-P) 2025.

“Hasilnya, jalan Gebangilir–Waled dialokasikan Rp 10 miliar, Sindanglaut–Pabuaran Rp 5 miliar, dan Kalipasung–Serang Rp 2,3 miliar,” jelasnya.

Sophi menambahkan, DPRD tetap mendukung langkah efisiensi anggaran. Namun, efisiensi itu tidak boleh berdampak langsung pada layanan dasar masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur yang vital.

“Efisiensi anggaran jangan sampai mengorbankan hak dasar masyarakat. Justru efisiensi itu harus diarahkan untuk pembangunan yang benar-benar prioritas, salah satunya jalan,” ujarnya.

Rapat tersebut turut dihadiri jajaran TAPD dan perwakilan dari Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Damkar, Dinas Ketenagakerjaan, serta Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.

DPRD berharap, dengan pengalokasian ulang anggaran dan komitmen semua pihak, perbaikan jalan bisa segera terealisasi tahun ini, sehingga warga di wilayah timur Kabupaten Cirebon bisa kembali menikmati akses jalan yang layak dan menunjang aktivitas mereka.***


Editor : JakaPermana