Jalan Tuntas Desa Prioritas

Oleh : Yuliantono

INILAH, Bandung - Membangun jalan bukan sekadar menghubungkan satu kota dengan kota lain. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, infrastruktur menjadi pintu masuk untuk menghadirkan pelayanan yang lebih merata hingga ke pelosok desa.

Karena itu, ketika seluruh jalan provinsi ditargetkan berada dalam kondisi mantap pada 2027, arah pembangunan berikutnya tidak lagi hanya berfokus pada aspal dan beton. Perhatian akan bergeser ke wilayah-wilayah yang selama ini masih tertinggal dalam akses dasar, mulai dari jalan desa, irigasi, hingga listrik.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat Rapat Paripurna Kesepakatan Bersama antara Gubernur dan DPRD Jawa Barat atas Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 di DPRD Jawa Barat, Rabu (5/8). 

Dedi memastikan seluruh jalan provinsi di Jawa Barat akan mencapai kondisi mantap 100 persen pada 2027. Setelah target itu tercapai, pembangunan akan diarahkan untuk memperkuat infrastruktur dasar di kawasan perdesaan.

Masih banyak desa, menurutnya, yang menghadapi keterbatasan akses. Ada wilayah yang belum memiliki jembatan penyeberangan memadai, sementara sebagian lainnya masih sulit dilalui kendaraan roda empat.

"Jalan provinsi saya pastikan di 2027 sudah 100 persen dalam keadaan mantap, dan kita harus mulai menyelesaikan pada ekspansi infrastruktur. Yaitu menyelesaikan program-program infrastruktur di pelosok perdesaan," kata Dedi.

Selain jalan, irigasi menjadi perhatian besar pemerintah daerah. Dedi menilai keberhasilan sektor pertanian sangat bergantung pada ketersediaan air yang memadai.

"Berikutnya adalah irigasi, ini sangat terasa. Infrastruktur peningkatan mutu pertanian tidak akan bisa menolong tanpa jaringan infrastruktur irigasi yang memadai," ujarnya.

Menurut Dedi, persoalan irigasi di Jawa Barat tidak hanya berkaitan dengan saluran air, tetapi juga kondisi lingkungan. Menurunnya daya dukung kawasan hutan dan aktivitas penambangan membuat debit sumber air terus berkurang saat musim kemarau.

"Maka ketika musim kemarau, hutannya mengalami daya dukung lingkungan, terjadi penambangan tidak pernah berhenti dan tidak terselesaikan, maka airnya menurun," katanya.

Sebagai langkah jangka panjang, Pemprov Jabar menyiapkan program penghijauan kawasan hutan, membeli kembali kawasan sumber mata air, serta memperkuat pengelolaan jaringan irigasi.

Dedi juga ingin menghidupkan kembali peran para penjaga irigasi yang selama ini menjadi bagian penting dalam mengatur distribusi air di tingkat lapangan.

"Sehingga ke depan, nanti seiring dengan gerakan penghijauan hutan, membeli kembali sumber-sumber mata air, kemudian irigasi-irigasi kita tata dengan menambah jumlah orang yang memiliki keahlian serta orang-orang yang secara kultur, itu dulu memiliki pengawasan terhadap pengelolaan," tuturnya.

Rencananya, para pengelola irigasi tersebut akan diangkat sebagai tenaga kontrak Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar memiliki kepastian penghasilan sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan air.

"Maka ke depan jauh lebih baik agar mereka menjadi tenaga kontrak pemerintah provinsi, agar mereka memiliki penghasilan yang cukup dan mampu menjalani menjaga petak air dan anggaran air," tegasnya.

Selain infrastruktur desa dan irigasi, Pemprov Jabar juga menargetkan seluruh warga menikmati akses listrik pada 2027 melalui program Jabar Caang. Dedi mengatakan, masih terdapat sekitar 81 ribu warga Jawa Barat yang belum menikmati jaringan listrik.

"Di 2027 kita juga akan menyelesaikan apa yang menjadi kebutuhan dasar, yaitu masih adanya kurang lebih 81 ribu rakyat Jawa Barat tidak punya jaringan listrik," katanya.

Program tersebut akan diakomodasi dalam RKUA-PPAS dan RAPBD 2027 agar kebutuhan dasar masyarakat dapat dipenuhi secara bertahap.

"Mudah-mudahan nanti melalui PPAS dan nanti penyampaian RAPBD 2027 ini segera terakomodir, sehingga kalimat 'Jabar Caang' selesai di 2027," tegasnya.

Di sisi lain, Dedi juga menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan nasional di Jawa Barat yang mulai mengalami penurunan kualitas akibat terbatasnya anggaran pemerintah pusat.

Meski menjadi kewenangan pemerintah pusat, Pemprov Jabar siap membantu menangani beberapa ruas jalan yang kondisinya dinilai telah menyangkut pelayanan publik dan keselamatan pengguna jalan.

"Sehingga saya sampaikan, ada beberapa ruas jalan nasional yang hari ini akan dikerjakan oleh pemerintah provinsi, karena itu sudah menyangkut aspek yang bersifat pelayanan dan keselamatan," katanya. (gin)